Jitunews.Com
4 Januari 2019 09:28 WIB

Pengorganisasian Tanggap Darurat Penanganan Bencana

Logikanya, jika mitigasi itu berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka masyarakat dapat terhindar dari ancaman bencana atau paling tidak mengurangi jumlah korban

Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo S.IP (ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bencana, sedang menjadi perhatian kita masyarakat Indonesia, karena beruntunnya musibah yang menimpa warga. Mulai dari gempa Lombok, gempa dan tsunami teluk Donggala, hingga tsunami Selat Sunda yang memakan korban tidak sedikit. Belum surut kepedihan kita, disusul tanah longsor di Kabupaten Sukabumi dengan puluhan korban meninggal.

Sangat menyedihkan, karena korban itu tidak hanya kehilangan anggota keluarganya, tapi juga kehilangan harta benda bahkan rumah tinggal luluh lantak yang sudah tidak bisa lagi ditinggali.

Sebagai manusia yang meyakini takdir, bertanya-tanya cobaan apa yang ditimpakan kepada masyarakat Indonesia ini. Terlepas bencana itu adalah cobaan, sebagai manusia yang berhimpun dalam sebuah bangsa dan bernegara, hendaknya berpikir apa yang salah dalam mengelola kebencanaan ini.



4,5 Juta Orang Indonesia Terancam Gunung Api, Badan Geologi Sarankan…

Ikhtiar pemerintah/negara sudah bagus dengan membentuk banyak lembaga yang menanganinya, sebut saja BNPB yang menjadi ‘leading sector’ penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dengan BPBD-nya, BMKG, BVMBG dengan early warningnya, Basarnas dengan Tim SAR-nya dan tak ketinggalan TNI/Polri dengan prajurit dan segala peralatannya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi pra bencana, selama bencana dan setelah bencana. Pra bencana di dalamnya ada mitigasi, selama bencana tanggap darurat dan pasca bencana adalah recovery, rehabilitasi dan rekontruksi yang semuanya ini sebagai leading sector adalah BNPB.

Jadi, meskipun banyak instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana, tetap saja tanggung jawab manajemen bencana ini ada di tangan BNPB, termasuk mitigasi bencana yang menjadi esensi dari tugas pemerintah/negara. Dikatakatan esensi, karena tugas pemerintah/negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana.

Logikanya, jika mitigasi itu berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka masyarakat dapat terhindar dari ancaman bencana atau paling tidak mengurangi jumlah korban. Sudah demikian lengkapnya lembaga yang menangani bencana, tetapi korban juga masih tergolong banyak. Lalu apa bedanya dengan penanganan bencana ketika lembaga penanganan bencana di Indonesia belum selengkap seperti sekarang.

Memang diakui, pada zaman dulu sebelum dibentuk lembaga yang menangani khusus bencana, penanganan bencana itu lebih banyak ditangani oleh TNI dan Polri. Dan kita tahu, prajurit TNI/Polri itu manusia yang dibentuk melalui suatu proses pembentukan dan pembudayaan, sehingga tidaklah berlebihan bila prajurit TNI/Polri lebih memiliki ‘sense of crisis’ atau ‘sense of humanity’ tinggi.

Bisa dibilang, apa yang mereka lakukan tidak hanya sekedar kewajiban tetapi sudah menjadi kebutuhan hidup. Bahkan, kadang penanggung jawab operasi penanganan bencana merasa kesulitan mengendalikan mereka, karena umumnya tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Yang ada di pikirannya, bagaimana bisa menyelamatkan atau evakuasi korban secepatnya.

Barangkali sudah terpatri dalam hati sanubarinya ‘lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas’, begitulah adagium yang melekat di dada prajurit TNI/Polri dalam setiap melaksanakan tugasnya.

Itu dari sisi militansi prajuritnya. Dari sisi budaya organisasi, TNI dan Polri mengetrapkan manajemen komando dengan disiplin dan loyalitas tidak diragukan lagi. Belum lagi, unit TNI dan Polri tergelar ke pelosok desa, sehingga menjadi mudah untuk memperoleh informasi dan menggerakkannya.

Bertolak dari uraian itu dan melihat penanganan bencana selama ini tidak ada salahnya untuk melibatkan sebanyak mungkin peran TNI dan Polri, semisal tahap tanggap darurat. Sesuai ketentuan di setiap terjadi bencana ada suatu penilaian eskalasi dan pembentukan Komando Tanggap Darurat. Seorang yang ditugaskan untuk menjadi komandan sebaiknya unsur TNI/Polri, katakanlah Pangdam/Pangarmada/ Pangkoopasau/Kapolda, misalnya. Tergantung dimensi dan eskalasinya. Tentu saja si Komandan Tanggap Darurat bertanggung jawab kepada Kepala BNPB, demikian seterusnya secara berjenjang hingga ke level Kementrian Koordinator dan Presiden.

Ketika yang diberi tugas dari Panglima/Komandan/Kepala dari unsur TNI dan Polri, dipastikan penanganan bencana akan lebih terarah, lebih cepat dan bisa jadi akan lebih efisien, karena si Komandan akan dengan mudah untuk meminta bantuan peralatan dan personil ke instansinya tanpa dihadapkan prosedur yang berbelit-belit.

Perlu diingat, TNI dan Polri memiliki peralatan yang sangat lengkap mulai kendaraan darat, kapal laut dan pesawat udara. Demikian juga prajurit dengan berbagai kualifikasinya. Dan secara organisasi TNI juga memiliki tugas, yaitu OMSP yang salah satunya adalah penanggulangan bencana. Pelibatan lebih banyak TNI dan Polri dipastikan tidak akan mendegradasi peran dan fungsi lembaga lain seperti Basarnas dan BNPB, karena tugas dan wewenang masing-masing sudah sangat jelas.

Ditulis oleh:

Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo S.IP

Mantan Kepala Basarnas

 

Mbah Rono: Kita Bicara Nyawa, Alam Itu Harus Jujur, karenanya...
Halaman:
  • Penulis: Riana

Baca Juga

 

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita