Jitunews.Com
13 November 2018 10:31 WIB

KESDM Revisi Aturan Perpanjangan Izin Tambang Batubara, Tujuannya Apa?

Revisi PP itu diharapkan bisa selesai sebelum akhir tahun ini

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono (Jitunews/Khairul Anwar)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam revisi PP itu menyebutkan, dari yang sebelumnya dua tahun sebelum masa kontrak habis bisa mengajukan proposal perpanjangan kontrak, kini dalam revisi aturan itu boleh lima tahun sebelum kontrak habis mengajukan proposal perpanjangan kontrak.

Sebagai informasi, ada sembilan perusahaan pertambangan batubara yang masuk dalam generasi pertama PKP2B. Sedangkan yang dalam waktu dekat akan habis kontraknya antara lain PT Tanito Harum pada tahun 2019, PT Arutmin Indonesia pada tahun 2020, PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahun 2021, PT Adaro Energy pada tahun 2022, PT Kideco Jaya Agung pada tahun 2023, dan PT Berau Coal Energy pada tahun 2025.



Hore! Warga Katingan Kini Nikmati BBM Satu Harga

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan, masa pengajuan perpanjangan yang dimajukan itu merupakan strategi untuk menjamin kepastian investasi.

"Itu usul, tapi kan baru usulan. Itu karena apa, dalam rangka untuk meningkatkan investasi. Sehingga dia lebih yakin jauh-jauh hari untuk meningkatkan investasi," ujar Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (12/11).

"Kenapa diubah? Itu untuk memberikan kepastian investas,i seperti Freeport untuk kepastian membangun fasilitas smelter sehingga mau merencanakan pengembangan sudah diancang-ancang sebelumnya," sambung Bambang.

Kemudian, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, Hufron Asrofi mengatakan, revisi PP tersebut saat ini sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya, kata dia, revisi PP tersebut diberikan ke Sekretariat Negara. Ia pun berharap, revisi PP itu bisa selesai sebelum akhir tahun ini, sehingga bisa berlaku secepatnya.

"Pembahasan sudah selesai dan sudah harmonisasi di Kemenkumham, diharapkan bulan ini selesai. Insya Allah bisa," kata Hufron.

 

Dua Bulan Diimplementasikan, B20 Diklaim Pangkas Impor Solar Segini..
Halaman:
  • Penulis: Riana

Baca Juga

 

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita