Jitunews.Com
14 Februari 2018 11:32 WIB

Perubahan Nomenklatur Direksi Pertamina Berkaitan dengan Holding Migas

Perubahan nomenklatur direksi merupakan keputusan Kementerian BUMN selaku pemegang saham, dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis migas ke depan

Ilustrasi gedung Pertamina. (Jitunews/Rezaldy)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, melalui surat Nomor SK-39/MBU/02/2018 tertanggal 9 Februari 2018, memutuskan perubahan nomenklatur direksi Pertamina.

Salinan Keputusan Menteri BUMN diserahkan oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Hary Sampurno, kepada jajaran Direksi Pertamina di Lantai 6, Gedung BUMN, Jakarta, Selasa (13/2) kemarin.

Dijelaskan VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, RUPS tersebut memutuskan perubahan nomenklatur berupa perubahan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran Ritel. Selain itu, menetapkan penambahan nomenklatur Direktur Pemasaran Korporat dan Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur, serta meniadakan Direktur Gas.

Adiatma menambahkan, perubahan nomenklatur tersebut dilakukan seiring dengan perkembangan zaman. Pemegang saham mengharapkan Pertamina dapat lebih fokus dalam mengembangkan pelayanan migas kepada publik.

"Perubahan nomenklatur direksi merupakan keputusan Kementerian BUMN selaku pemegang saham, dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis migas ke depan," jelas Adiatma.



Nomenklatur Baru di Pertamina: Yenni Andayani Diberhentikan

Sementara itu, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Hary Sampurno, menyebutkan, perombakan struktur organisasi direksi PT Pertamina merupakan bagian dari rangkaian proses pembentukan holding BUMN migas antara PGN dengan Pertamina.

"Kaitan dengan holding (migas) ini semua terkait karena kita akan melihat sebagaimana, Pertamina ke depan bertujuan ke mana, (sub holding) gas, hulu, hilir, itu Pertamina ke sana. Ini step by step kita," kata Fajar di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (13/2).

Untuk peraturan pemerintah (PP) Holing Migas sendiri, lanjut Fajar, sampai saat ini telah sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masih menunggu persetujuan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Adapun, tenggat waktu pembentukan Holding adalah 20 hari usai rapat umum pemegang saham (RUPS) PT PGN Tbk yang telah dilaksanakan pada Januari 2018 lalu.

"Nanti pak presiden teken aku bilangin. Mudah-mudahan cepat. Kan sudah seminggu nih, yang lainkan lebih jauh dari seminggu. Namanya aja PP bisa berbulan-bulan. Tapi ini kita dorong cepet. Karena kita ada batas waktu 3 bulan. Totalnya 60 hari," tuntas Fajar.

 

Jabatan Direktur Gas Ditiadakan, Ini Susunan Direksi Pertamina yang Baru
Halaman:
  • Penulis: Riana

Baca Juga

 

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita