Jitunews.Com
24 Juli 2017 21:35 WIB

Andi Akmal Pasluddin: Menteri Pertanian Telah Minta Maaf kepada PKS

Menurutnya pemerintah pada kasus beras ini tidak kompak dan terlihat bersandiwara.

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin. (fraksidpr.pks.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian diwarnai permintaan maaf Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada PKS. Amran meminta maaf pada PKS dan menjelaskan bahwa kementerian pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggrebekan gudang beras di Bekasi milik PT. Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.

“Saya meminta Mentan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah mengaitkan kasus polemik beras akhir-akhir ini pada PKS. Namun Menteri mengelak dan meminta maaf karena tidak bermaksud menghubungkan dengan PKS. Menteri berdalih, ini murni kasus hukum dan ada pihak-pihak tertentu menggoreng dan mengaitkan dengan PKS”, ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/7).

Politisi PKS ini menggunakan kesempatan Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian untuk menyampaikan hasil rekomendasi fraksinya kepada pemerintah agar dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh kementan dan Polri.



Heran dengan Tindakan Aparat, Konsumen Beras Maknyuss Curhat Begini di Media Sosial

Dalam hal ini, Akmal mengkritik keras pemerintah, dimana kritikannya itu disampaikan langsung dihadapan Arman Sulaiman. Menurutnya pemerintah pada kasus beras ini tidak kompak dan terlihat bersandiwara, pasalnya Kementerian Pertanian, Polri dan Kementerian Perdagangan menyatakan beras premium Maknyus dan Ayam Jago produksi PT. IBU hasil oplosan raskin atau rastra, namun disisi lain antara Kemensos dengan Bulog menyatakan tidak ada beras raskin atau rastra yang dioplos.

"Ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya," kesalnya.

Tak hanya itu, Akmal juga menyesalkan penyajian data tentang beras yang dilakukan oleh pemerintah, pasalnya pemikiran tentang subsidi, HET, serapan beras serta produksi beras semua janggal dan tidak masuk akal.

“Semua argument pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis”, jelasnya.

Akmal menambahkan bahwa kritikannya itu telah diterima pemerintah dengan argument, bahwa pemerintah murni menjalankan kasus hukum dan tidak berkaitan dengan PKS.

"Mentan sudah minta maaf pada PKS di forum Anggota Komisi IV di rapat kerja yang bersifat terbuka”, pungkasnya.

Soal Penggrebekan Gudang Beras, Mohamad Hekal: Keberpihakan Pemerintah kepada Petani Kurang Maksimal
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar,  Ratna Wilandari

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita