Jitunews.Com
21 Juni 2017 15:41 WIB

Pemerintah Kendalikan Defisit Keuangan DJS Program JKN-KIS dengan Langkah Ini

Pemerintah RI selalu berupaya mengendalikan defisit keuangan dana jaminan sosial (DJS) Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS).

Menko PMK Puan Maharani memimpin Rakor Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jl Merdeka Barat No 3, Jakarta Pusat, Rabu (21/06). (Dok. Humas Kemenko PMK)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan bahwa pemerintah RI selalu berupaya mengendalikan defisit keuangan dana jaminan sosial (DJS) Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS).

Salah satu langkah yang diambil adalah membangun gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran BPJS Kesehatan yang kurang.

"Kami sedang dalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini,  pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran BPJS Kesehatan yang kurang," kata Puan kepada Jitunews.com, setelah memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) membahas tindak lanjut pengendalian defisit keuangan DJS Program JKN-KIS, di Kantor Kemenko PMK, Jl Merdeka Barat No 3, Jakarta Pusat, Rabu (21/06).



Peruntukan KIP Diperluas, Ini Pesan Puan Maharani

Rapat juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek; Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo; serta Direktur BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Wanita kelahiran Jakarta, tanggal 6 September 1973, ini kembali menuturkan, salah satu contoh cara gotong royong tersebut yaitu dengan mensinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada 34 provinsi dan 531 kabupaten/kota yang bisa bersinergi bersama-sama mengatasi masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan tersebut.

"Pemda bisa kami dorong mengalokasikan APBD untuk anggaran kesehatan yang sesuai. Seharusnya anggaran pusat lima persen dan pemda minimal sepuluh persen dari APBD. Intinya, defisit BPJS Kesehatan ini dipikul sama-sama secara gotong royong sehingga tidak terasa berat," ujarnya kembali.

Istri Happy Hapsoro ini juga menegaskan, apa pun kondisinya, pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk menjalankan program BPJS Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat kian baik.

"Kami lakukan pembenahan agar masyarakat bisa memperoleh obat dan pelayanan kesehatan yang sesuai dan tepat waktu. Agar tidak ada keluhan dari masyarakat," tuturnya.

Menurut Alumni Universitas Indonesia ini, saat ini perlu juga dilakukan survei dan evaluasi terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan yang sedang berjalan agar bisa diketahui pada sisi mana saja permasalahan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.

"Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat," katanya lagi.

Di tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menerangkan bahwa defisit BPJS Kesehatan memang terjadi. Yakni, antara pendapatan dengan beban tidak seimbang.

Fachmi memaparkan, tarif untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun masyarakat yang mendapatkan subsidi pemerintah, baik APBN maupun APBD, ditetapkan pemerintah senilai Rp 23.000. Angka ini tentu kurang karena berdasarkan perhitungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tahun 2015, tarifnya seharusnya mencapai Rp36.000.

"Jadi, dari sini terlihat adanya selisih sekitar Rp 13.000 untuk segmen JKN-KIS yang total pesertanya hingga bulan Mei 2017 mencapai 92 juta jiwa. Defisit juga terjadi pada peserta kelas II, yakni sekitar Rp 12.000 per kepala sedangkan kelas III minus sekitar Rp 27.500 per kepala," papar Fachmi.

"Ini masalah yang sedang dicarikan solusi. Salah satunya adalah memakai pajak rokok 10 persen dari cukai yang masuk. Kalau itu digunakan, misalnya 50 persen pajak rokok dari cukai yang masuk secara nasional maka sudah selesai. Namun opsi pajak rokok ini ditutup aturannya. Tapi belum dikunci, sehingga kita bisa lihat celah hukumnya nanti. Bulan Agustus ini kita bahas lagi," menutup pembicaraan.

Jadi Pembicara Utama di Jeju Forum, Puan Maharani Ajak Pemuda Bangun Perdamaian Dunia
Halaman:
  • Penulis: Ferro Maulana,  Vicky Anggriawan

Rekomendasi

 

Berita Terkait