Jitunews.Com
30 Januari 2017 13:21 WIB

Gara-gara Cuitan Twitter, Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan Ke MKD

Nur mengungkapkan, pihaknya sangat tidak menerima saat profesinya disebut sebagai 'pengemis' dalam cuitan twitter Fahri Hamzah.

Lingkaran Aku Cinta Indonesia melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (30/1/2017). (Jitunews/Khairul Anwar)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kicauan Twitter Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah (FH), tentang tenaga kerja berbuntut panjang. Hari ini, Senin, tanggal 30 Januari 2017 politisi PKS itu dilaporkan Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kami mengadukan kata-kata Pak Fahri yang nengatakan kita sebagai pengemis dan babu. Kita sengaja mengadukan hal ini ke MKD, agar MKD melihat lagi kinerja Pak FH. Tidak selayaknya sebagai Ketua DPR RI mengatakan seperti itu. Kami bukan pengemis, kami bukan babu. Kami bekerja di Hongkong karena ada permintaan TKI," ujar Ketua LACI, Nur Halimah. di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (30/1).

Nur mengungkapkan, pihaknya sangat tidak menerima profesinya disebut sebagai 'pengemis' dalam cuitan twitter Fahri Hamzah. Menurutnya, apa yang dia lakukan di Hongkong adalah untuk mencari nafkah guna membiayai keluarganya yang ada di Indonesia. Pekerjaan dia di Hongkong, lanjut Nur, juga membantu perputaran uang yang masuk ke Indonesia, yang menjadi devisa untuk membangun negara.

"Kita jauh dari kata-kata pengemis itu," sesalnya.

Selain itu, dia menyayangkan sikap Fahri Hamzah selaku Ketua Tim Pengawas TKI. Menurut dia, posisi Fahri Hamzah sangat memungkinkan dibuatnya terobosan-terobosan perlindungan TKI melalui perubahan UU No. 30 Tahun 2004. UU itu, kata Nur, masih sangat merugikan TKI sebagai buruh migran. Dia meminta UU tersebut direvisi.

Maka, sebagai anggota DPR RI, kata Nur, cuitan Fahri itu layak untuk dilaporkan ke MKD. Nur meminta MKD agar melakukan pemeriksaan terhadap Fahri Hamzah terkait pelanggaran kode etik pasal 9 ayat 2 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.  Pasal tersebut menjelaskan, anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya tidak diperkenankan untuk berprasangka buruk pada seseorang atau sekelompok atas dasar alasan tidak relevan baik dengan perkataan maupun perbuatan.

"MKD harus memeriksa yang terhormat Pak Fahri Hamzah dalam kaitan pasal 81 huruf G, UU MD3 yang menyatakan bahwa anggota DPR wajib menaati tatib dan kode etik," tutupnya.



Fahri Minta Netizen Jangan Plintir Cuitannya, Bisa Salah Paham BNI Siapkan 200 M Untuk KUR TKI Pada 2017
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar,  Marselinus Gunas

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita