Jitunews.Com
13 Januari 2017 15:18 WIB

Aturan Soal Perubahan Status Kepemilikan BUMN Tuai Kontroversi

BUMN merupakan badan keuangan negara yang tunduk terhadap Undang Undang Keuangan Negara dan Kekayaan Negara.

Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Jitunews/Rezaldy)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan status kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menuai kontroversi.

Kondisi tersebut ditanggapi serius oleh sejumlah pengamat, termasuk anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qasasih.

"Kok jadi seperti itu ya?" ungkap Qasasih saat dihubungi, Jumat (13/1).



Pejabat Publik dan Komisaris BUMN yang Jadi Timses di Pilgub Harus Dipecat

Menurutnya, BUMN merupakan badan keuangan negara yang tunduk terhadap Undang Undang Keuangan Negara dan Kekayaan Negara.

Aturan ini juga dinilainya dapat berpotensi munculnya tabrakan dan pelanggaran dengan aturan lainnya terkait kekayaan negara. Sedianya, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan seluruh saham yang masuk dalam kekayaan negara, harus melalui persetujuan DPR.

"Semua pengurangan kekayaan negara harus mendapat persetujuan rakyat (DPR)," tegasnya

Sejalan dengan itu, pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo berpendapat aturan tersebut juga diprediksi akan berbahaya, lantaran saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan pada siapapun tanpa diketahui oleh DPR.

"Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR," ujarnya beberapa waktu lalu.

Dalam aturan tersebut, dijabarkan pada Pasal 2A terkait:
(1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR," kata Agus menambahkan.

IBDExpo 2016 Pamerkan Produk Unggulan dari BUMN ke Masyarakat
Halaman:
  • Penulis: Citra Fitri Mardiana,  Vicky Anggriawan

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita