Jitunews.Com
3 Januari 2017 14:03 WIB

Sidang Ahok; Saksi Yang Dihadirkan JPU Tak Layak Dihadirkan di Persidangan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan 6 orang saksi pelapor dalam sidang pada Selasa (3/1/2017)

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengikuti persidangan lanjutan atas kasusnya di auditorium Kementrian Pertanian, Jakarta, Selasa (3/1/2017). (Gatra/Dharma Wijayanto /PHOTO POOL)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - 6 orang saksi yang dihadirkan Jakasa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak memenuhi kualifikasi saksi yang pantas didengar keterangannya di muka persidangan. Saksi-saksi tersebut dinilai tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu.

Hal ini dijelaskan oleh Ketua Umum Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus, melalui keterangan pers yang diterima Jitunews.com, hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017.

“Kalau 6 saksi itu sebagai saksi fakta maka kesaksian mereka tidak mempunyai nilai atau kekuatan bukti karena mereka tidak mendengar atau melihat secara langsung. Apalagi mereka bukan berasal dari Kepulauan Seribu,” kata Petrus

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan 6 orang saksi pelapor dalam sidang yang digelar pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017. Keenam saksi itu adalah Habib Novel Chaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muh. Burhanuddin, SH, Muchsin alias Habib Muchsin,  Syamsu Hilal, S.Sos dan Drs. Nandi Naksabandi, MA.

Petrus menilai keenam saksi ini tidak layak dihadirkan di muka sidang. “Buang-buang waktu saja mengingat mereka tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung  pernyataan Ahok. Jadi, itu harus ditolak sejak awal,” tuturnya.

Menurut Petrus, tim penasihat hukum Ahok harus menyampaikan keberatan bahwa saksi yang dihadirkan JPU ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi fakta apalagi ahli sehingga keterangannya tidak perlu didengar saat sidang dibuka. Sebab, kata dia, kesaksian mereka tidak dapat dipakai sebagai sebuah kesaksian yang memiliki bobot secara hukum di persidangan.

“Tidak punya kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum,” ulasnya.

Petrus juga menyesalkan langkah penyidik yang tidak menyortir saksi-saksi sebelum dihadirkan di muka sidang, mana saksi yang keterangannya memiliki nilai pembuktian dan mana yang tidak.

“Jangan sampai setiap orang yang dipanggil dijadikan saksi,” imbuhnya.

Selain keenam saksi itu, urai Petrus, Habieb Rizieq Shihab pun sebetulnya tidak layak didengar keterangannya sebagai saksi ahli dalam perkara Ahok.  Karena sejak awal, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tidak netral.

Pasalnya, Habieb Rizieq bertindak sebagai pimpinan FPI yang berada dalam posisi pelapor. “Seharusnya sebagai pelapor, dia tidak boleh menjadi saksi ahli. Karena saksi ahli itu harus netral dan objektif,” tuturnya.

Saksi ahli, jelas Petrus, harus berbicara dalam kapasitas keilmuannya. Dengan demikian, Habieb Rizieq tidak layak menjadi saksi ahli mengingat posisinya sebagai pelapor dan berkali-kali sudah mengeluarkan pernyataan yang menyerang Ahok dengan menyebut menistakan agama Islam.

”Dari awal, kita sesalkan kenapa penyidik mengakomodir Habieb Rizieq untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli. Mestinya, Habieb Rizieq cukup sebagai saksi fakta,” ucapnya.

Lebih lanjut, Petrus juga melihat keanehan terkait asal saksi yang dihadirkan JPU. Dari 14 pelapor dalam kasus Ahok, tidak satu pun berasal dari Kepulauan Seribu.

“Dan ini tidak menguntungkan posisi Jaksa sebagai penuntut umum. Menghadirkan banyak saksi tetapi tidak mendukung tuntutan ataupun dakwaannya,” pungkasnya.

Sidang Lanjutan Ahok Tak Disiarkan Langsung, Rumah Lembang Sepi
Halaman:
  • Penulis: Marselinus Gunas

Rekomendasi

 

Berita Terkait