Jitunews.Com
19 Agustus 2016 13:18 WIB

Tolak Holding Pertamina-PGN, Faisal Basri: PGN Merupakan BUMN yang Tidak Ada Masalah

Skema holding Pertamina-PGN yang dirancang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap hanya sebagai aksi korporasi semata dan bukan sebagai skema holding yang sewajarnya dilakukan di dunia korporasi dan investasi.

Politikus dan ekonom Faisal Basri (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Skema holding Pertamina-PGN yang dirancang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap hanya sebagai aksi korporasi semata dan bukan sebagai skema holding yang sewajarnya dilakukan di dunia korporasi dan investasi.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan, aksi korporasi yang dimaksud yakni dengan inbreng saham PT Pertamina (Persero) mengambil alih PT Perusahaan Gas Negara (Persero) atau PGN.

"Cara inbreng dalam bentuk saham tidak lazim. Biasanya inbreng dalam bentuk aset, sumber daya manusia, dan uang tunai," ungkap Faisal melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/8).



Perkuat Pertamina dan PGN, Lebih Baik Ketimbang Bentuk Holding

Faisal mengaku, dengan demikian skema holding dari Kementerian BUMN ini, PGN tidak lagi berstatus sebagai BUMN melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Mengapa tidak menempuh opsi awal saja, yaitu PGN mengambil alih Pertagas," ujar Faisal.

Faisal menegaskan, dirinya menolak keras rencana holding migas tersebut. Pasalnya PGN merupakan perusahaan yang sehat dan tingkat eksternalitas (bermanfaat bagi masyarakat luas) dan efisiensi yang tinggi.

"PGN merupakan BUMN yang tidak ada masalah, tingkat efisiensinya tinggi, dan ekternalitasnya tinggi. BUMN seperti ini jangan diganggu, jangan digabung dengan yang masih sakit atau yang bisnisnya merupakan substitusi," jelasnya.

Seperti diketahui rencana PGN mengambil alih Pertagas sebenarnya sudah dikaji lama. Hal ini berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri. Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas (anak usaha Pertamina) diambil alih oleh PGN. Alih-alih Pertagas diambil Alih PGN, justru Kementerian BUMN mengajukan usulan dengan membuat holding Pertamina-PGN.

DPR Minta Rencana Pembentukan Holding Pertamina-PGN Ditahan Dulu
Halaman:
  • Penulis: Citra Fitri Mardiana,  Vicky Anggriawan

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita