JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar pemerintahan, Prof. Ryaas Rasyid, menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil sikap tegas terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang diakui telah melanggar berbagai peraturan dalam kasus reklamasi pantai utara Jakarta.
Pasalnya, dikutip dari Rmol, menurut Prof. Ryaas, kasus reklamasi teluk Jakarta merupakan bagian dari skenario manipulasi dan korupsi yang sistematik yang dibangun saat duet Jokowi-Ahok memimpin Jakarta.
Selain kasus reklamasi, yang termasuk dalam skenario ini adalah kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat.
Bantah 'Buntuti' Ganjar, Stafsus Presiden: Jadwal Kunker Presiden Jokowi Direncanakan Jauh
"Kalau dipahami seperti ini akan jelas mengapa istana dan pemerintah tidak menegur Ahok. Mengharap Presiden Jokowi menegur Ahok adalah sebuah ilusi. Meminta RR untuk beri sanksi ke Ahok adalah mustahil," ujar mantan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Kemendagri yang juga pernah menjadi Menteri Otonomi Daerah itu.
"Tim RR tidak akan menerbitkan rekomendasi apa pun terhadap Ahok sebagai pihak yang menandatangani izin reklamasi," lanjut Prof. Ryaas.
Lantas, Prof. Ryass pun mengajukan pertanyaan kepada Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengapa kebijakan reklamasi dihentikan dengan setumpuk bukti kesalahan, namun otoritas pemberi izin tidak dapat sanksi.
"Jadi sia-sialah diskusi tentang peran yang diharapkan dari istana atau jajaran pemerintah nasional untuk menyelesaikan secara tuntas kasus reklamasi. Apalagi kasus RS Sumber Waras," tutur Prof. Ryass.
Bantah Buntuti Kampanye Ganjar, Jokowi: Terencana Jauh-jauh Hari
