Jitunews.Com
8 Desember 2023 20:26 WIB

PKS Tolak RUU DKJ karena Prosesnya Ugal-ugalan

Mardani menilai RUU DKJ akan menimbulkan permasalahan jika disahkan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah sepantasnya ditolak karena proses perumusan terburu-buru, bahkan ‘ugal-ugalan’. Dia yakin RUU DKJ sangat berpotensi menimbulkan masalah jika disahkan.

“Jelas sekali pembahasan RUU DKJ amat tergesa-gesa dan terkesan ugal-ugalan yang mestinya sudah lebih dahulu ada sebelum adanya UU Ibu Kota Negara berpotensi menimbulkan banyak permasalahan,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Desember 2023.

Mardani menilai penerapan UU Pemerintahan Daerah pada Jakarta memerlukan banyak penyesuaian dan membutuhkan masa transisi yang panjang.



Tolak RUU DKJ karena Proses Terburu-buru, PKS: Tak Belajar dari UU Cipta Kerja dan UU IKN?

“Mesti ditolak RUU DKJ ini,” tegas anggota Komisi II DPR RI itu.

Sekadar informasi, RUU DKJ resmi menjadi usul inisiatif DPR usai rapat paripurna pada Selasa, 5 Desember 2023.

Lima fraksi yang menyetujui RUU DKJ diproses antara lain PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, dan PPP. Sementara itu, NasDem, Demokrat, dan PKB menyetujui dengan catatan. Satu-satunya fraksi yang menolak RUU DKJ dibahas adalah PKS.

Adapun RUU DKJ mengandung regulasi yang membuat warga DKI Jakarta kehilangan hak dalam menentukan pemimpinnya.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) bab IV RUU DKJ, disebutkan “Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.”

Belum Libatkan Partisipasi Masyarakat Bermakna, RUU DKJ Ditolak PKS
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait