Jitunews.Com
8 Desember 2023 09:21 WIB

Setuju dengan Mendagri Tito, PKS: Semua Mesti Kawal RUU DKJ

PKS tidak ingin demokrasi warga Jakarta dikebiri oleh Undang-Undang.

Mardani Ali Sera (X/@MardaniAliSera)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengaku setuju dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagr) Tito Karnavian yang secara tegas menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden.

PKS, kata dia, sepakat bahwa gubernur Gubernur Jakarta harus dilipih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"PKS setuju ada pilkada untuk gubernur," kat Mardani kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/12/2023).



Hormati Demokrasi, Pemerintah Tak Setuju Gubernur DKI Ditunjuk Presiden

Ia pun mengajak semua masyarakay untuk mengawal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ia tidak ingin demokrasi warga Jakarta dikebiri oleh Undang-Undang.

"Bravo Pak Tito. PKS tegas menolak gubernur diangkat presiden. Jangan kebiri hak demokrasi warga Jakarta. Semua mesti kawal RUU DKJ," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah tidak setuju dengan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang menyatakan penetapan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh Presiden.

Ia pun mempertanyakan alasan Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden berdasarkan RUU DKJ. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki sikap tekait DKJ yang menyatakan penetapakan Gubernur Jakarta melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

"Artinya bukan penunjukan, tapi tetap melalui mekanisme Pilkada. Kenapa? Memang sudah berlangsung lama, kita menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi itu yang saya mau tegaskan nanti kalau kita diundang dibahas di DPR. Posisi pemerintah adalah gubernur, wakil gubernur dipilih melalui Pilkada titik. Bukan lewat penunjukan," ujarnya.

 

Heboh RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Mendagri Tito Tegaskan Hal Ini
Halaman:
  • Penulis: Trisna Susilowati

Rekomendasi

 

Berita Terkait