JAKARTA, JITUNEWS.COM - Markas Besar TNI tengah membahas rencana revisi UU TNI, dimana salah satu pointnya yakni prajurit aktif bisa lebih banyak menduduki jabatan di kementerian/lembaga.
Namun rencana revisi UU TNI itu menuai kritikan dari sejumlah pihak karena dikhawatirkan akan menghidupkan kembali dwi fungsi TNI sebagaimana yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru (Orba).
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKB, Taufiq R Abdullah mengatakan bahwa rencana revisi UU TNI tersebut merupakan inisiatif pemerintah.
Rencana Revisi UU TNI Tuai Kritikan, Prabowo Subianto: Kita Mencegah Kebocoran
"Revisi UU TNI adalah inisiatif pemerintah," kata dia kepada wartawan, Jumat (12/5/2023).
Ia mengaku belum tahu point-point yang akan direvisi dalam UU TNI. Oleh karena itu ia enggan berkomentar lebih lanjut terkait kabar yang beredar.
"Ketentuan-ketentuan apa yang hendak direvisi, tentu secara resmi saya dan anggota Komisi I belum tahu. Oleh karenanya saya tidaklah tepat kalau memberikan respons terhadap informasi tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Fraksi PKB menyerahkan rencana revisi UU TNI tersebut ke pemerintah. Pihaknya, kata dia, meminta agar dilakukan kajian yang komprehensif.
"F-PKB memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menyusun konsepsi (naskah akademik) dengan melakukan evaluasi terhadap ketentuan (pasal-pasal dan ayat-ayat) dalam UU TNI eksisting. Tentu juga melakukan kajian yang komprehensif, termasuk analisis kebutuhan saat ini dan forcasting terhadap perkembangan ke depan. Sehingga ketentuan dalam UU tersebut memiliki time live yang panjang atau tingkat adaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi,"bebernya.
Soal Rencana Revisi UU TNI, Wapres Maruf Amin: Jangan Cederai Semangat Reformasi
