JAKARTA, JITUNEWS.COM - Salah satu asisten Perdana Menteri Jepang, Masako Mori, memperingatkan bahwa Jepang tengah menghadapi masalah eksistensial jika angka kelahiran yang sangat rendah dibiarkan tidak terselesaikan.
Hal itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan media lokal Jepang, tak lama setelah Kementerian Kesehatan Jepang mengumumkan statistik tahunan tentang angka kematian dan tingkat kelahiran.
Menurut statistik tahunan tersebut, angka kematian di Jepang selama tahun 2022 tercatat mencapai 1,58 juta jiwa, atau dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan angka kelahiran yang hanya mencapai 799.728.
Sebut AS Ingin Bikin NATO versi Asia, China: Krisis Ukraina Terulang di Wilayah Asia
"Jika kita terus seperti ini, negara ini akan hilang. Orang-orang akan menghadapi kerugian besar. Penyakit mengerikan yang akan menimpa anak-anak itu," kata Mori.
Statistik tersebut melanjutkan tren penurunan populasi Jepang selama satu dekade. Terlebih, angka kelahiran selama tahun 2022 merupakan yang terendah. Populasi Jepang juga terus menua, dengan usia rata-rata penduduk di negara tersebut berada pada 49 tahun. Jumlah orang yang berusia di atas 65 tahun mencapai lebih dari 29%, menjadikan Jepang negara kedua di dunia dengan populasi tertua, setelah Monaco.
Mori memperingatkan bahwa jika tren negatif tersebut terus berlanjut, masyarakat Jepang berisiko mengalami kehancuran total, apalagi dengan situasi angka kelahiran yang semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya.
“(Angka kelahiran) tidak turun secara bertahap, tapi langsung menuju ke bawah,” ujarnya.
"Jika tidak ada yang dilakukan, sistem jaminan sosial akan runtuh, kekuatan industri dan ekonomi akan menurun, dan tidak akan ada cukup rekrutan untuk angkatan bersenjata yang akan melindungi negara," lanjut Mori.
Sebelumnya, Perdana Menteri Fumio Kishida juga menggambarkan situasi angka kelahiran sebagai risiko mendesak bagi masyarakat Jepang. Ia bahkan berjanji akan meningkatkan program yang bertujuan untuk merangsang angka kelahiran, salah satunya dengan meningkatkan anggaran tunjangan anak.
"Jepang berada di ambang apakah kita dapat terus berfungsi sebagai masyarakat," kata Kishida.
“Memfokuskan perhatian pada kebijakan tentang anak dan pengasuhan anak adalah masalah yang tidak bisa menunggu dan tidak bisa ditunda,” imbuhnya.
Gelar Simulasi Perang lawan Korea Utara, AS Kirim Pesawat Pembom Nuklir B-52H ke Semenanjung Korea