Soal Kenaikan Biaya Haji, DPR Cium Adanya Potensi Dugaan Markup

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wacana kenaikan biaya naik haji sebesar Rp69 juta sebagaimana diusulkan pemerintah dalam hal ini Kementerian (Agama Kemenag RI) ditolak Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid

Menurutnya, selain memberatkan bagi para jemaah haji, usulan tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan terkait pelaksanaan ibadah haji selama ini.

"Persoalan haji itu dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Kemenag hanya melihat persoalan dari perspektif anggaran semata. Ini justru membuat kami di komisi VIII DPR sedikit bertanya-tanya," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) itu kepada wartawan, Senin (06/02/2023).

Wachid mengungkapkan, ada sejumlah persoalan krusial dibalik terus naiknya biaya haji dari tahun ke tahun.

"Pasca kami panitia kerja (panja) Haji Komisi VIII kunker ke Arab Saudi kemarin banyak ditemukan sejumlah komponen biaya haji yang tidak masuk akal. Mulai dari penyediaan katering, transportasi udara hingga hotel," beber Wachid.

Wachid mengungkapkan, dari sejumlah biaya komponen tersebut di atas patut diduga jadi celah permainan oknum-oknum tertentu.

"Komponen-komponen tersebut berpotensi jadi bancakan oknum-oknum, kami mencium aroma markup di dalam biaya komponen-komponen haji. Kami menduga dari sejumlah komponen itu ada potensi markup yang cukup besar. Persoalan inilah yang mestinya diurai dan diselesaikan karena sejumlah komponen inilah yang selama ini berkontribusi terhadap kenaikan biaya haji alias memberatkan," papar Wachid.

Wachid pun mendorong agar aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki potensi adanya dugaan markup dibalik biaya komponen haji seperti katering, hotel dan transportasi udara.

"Ini harus dibongkar aparat penegak hukum seperti KPK. Jangan sampai uang jemaah haji diselewengkan dengan berbagai dalih yang padahal patut diduga digunakan untuk membayar rekanan atau vendor haji dengan biaya yang tak masuk akal," tandasnya.

Wachid menegaskan, komisi VIII DPR mengkritisi usulan tersebut sebagai wujud komitmen terhadap rakyat.

"Fungsi legislasi, budgeting dan controling jadi pijakan kami dalam mengawasi tata kelola pelaksanaan ibadah haji yang diselenggarakan Kemenag termasuk mengawasi pengeluaran anggaran haji ke sejumlah vendor," kata dia.

"Kami minta KPK bongkar saja potensi markup yang jemaah haji yang bisa jadi atau patut diduga mengalir ke vendor-vendor haji selama ini," tegasnya.