JAKARTA, JITUBEWS.COM- DPD RI menyatakan menolak rencana kenaikan biaya haji 2023. Penolakan ini dikarenakan situasi global yang sangat memberatkan masyarakat, sehingga perlu ada win-win solution dari pemerintah.
"Kita pikir pemerintah perlu untuk mengurangi angka-angka yang memicu kenaikan biaya haji, perlu ada win-win solutin, jangan dipaksakan," kata Anggota DPD RI asal Aceh, Syech Fadhil Rahmi di Jakarta,
Dia mengatakan bahwa rencana kenaikan biaya haji 2023 masih bersifat usulan dari Kemenag.
Wacana Kenaikan Biaya Haji 2023, Fahri Hamzah: Mindset Pemerintah 'Tangan di Bawah' Harus Diubah
"Beberapa fraksi di DPR menyatakan menolak kenaikan ini, begitupun dengan DPD," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (AMPUH) Andi Abdul Aziz menambahkan, rencana kenaikan biaya haji itu tidak hanya terjadi pada haji reguler saja, tapi juga haji khusus (ONH Plus).
"Komponen pertama yang naik itu, menyangkut pelayanan di Saudi karena pemerintah membayarnya pakai Riyal. Komponen kedua adalah harga tiket di tanah air, dan komponen ketiga kita masih menunggu soal penurunan biaya paket 30 persen dari pemerintah Arab Saudi," kata Andi.
Andi mengungkapkan AMPUH telah berdiskusi dengan Kemenag agar rencana kenaikan biaya haji dievaluasi. Sebab, rencana kenaikan tersebut, sangat berat memberatkan masyarakat karena sudah menunggu lama daftar tunggu haji.
"Ketika mau berangkat harus membayar lebih tinggi, tentu sangat memberatkan masyaraakat. Situasi ini juga memberatkan jemaahnya yang punya daftar sampai 40 tahun, harusnya dia mendapatkan manfaat dari biaya haji yang dibayarkan, bukan malah dibebani kenaikan yang tinggi. Gambaran-gambaran seperti kita sampaikan ke Kemenag agar ada evaluasi," pungkasnya.
Gaduh Soal Kenaikan Biaya Haji 2023, IPHI: Kemenag Cukup Urusin Masalah Agama Saja
