JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sejumlah media internasional melaporkan bahwa Komisi Eropa sudah mendesak seluruh negara anggota Uni Eropa untuk memberlakukan batas harga terhadap komoditas minyak Rusia, di level USD 60 per barel.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, pada Kamis (1/12) menyatakan bahwa dirinya tidak yakin jika kebijakan tersebut benar-benar efektif. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang selama ini bekerjasama dengan Rusia akan mengabaikannya begitu saja.
“Kami tidak tertarik dengan batasan harga, kami akan bernegosiasi dengan mitra kami secara langsung, dan mitra yang terus bekerja dengan kami tidak akan melihat batasan ini dan tidak akan memberikan jaminan apa pun kepada mereka yang memperkenalkannya secara ilegal,” Lavrov, dikutip Sputniknews.
Perancis Kehabisan Senjata untuk Dikirim ke Ukraina
Lebih lanjut, Ia menyatakan bahwa kemungkinan besar tindakan "itu akan menjadi bumerang" dan justru membuat negara-negara Barat terisolir dari komunitas internasional.
Menurutnya, Harga harus diputuskan atas dasar timbal balik antara produsen dan konsumen, "dan bukan seseorang yang hanya memutuskannya untuk menghukum seseorang,”
Dan jika tidak demikian, maka itu "mengirimkan sinyal jangka panjang yang sangat kuat ke semua negara, tanpa kecuali, untuk mempertimbangkan meninggalkan mekanisme yang dipaksakan oleh negara-negara Barat dalam sistem globalisasinya," jelas Lavrov.
Seperti diketahui, penetapan batas harga terhadap minyak Rusia dianggap oleh negara-negara G7 sebagai cara untuk memangkas pendapatan Moskow, namun tidak menghentikan peredaran minyak mentah negara itu dari pasar global.
Pada September kemarin, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan bahwa Rusia akan mengembargo negara-negara yang mendukung batas harga minyak yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.
"Menurut pendapat saya, ini benar-benar absurd... Bagi perusahaan atau negara yang akan memberlakukan pembatasan (harga), kami tidak akan memasok minyak dan produk minyak kami, karena kami tidak akan bekerja di bawah kondisi non-pasar," katanya kepada wartawan, berkomentar tentang rencana pembatasan harga minyak Rusia yang saat ini sedang dibahas oleh negara-negara Kelompok Tujuh (G7).
Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Rusia Jose Tavares, pada pertengahan Agustus 2022 juga sudah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mendukung gagasan soal pembatasan harga minyak Rusia. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
"Indonesia tidak akan pernah mendukung inisiatif yang tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Indonesia selalu melakukan politik luar negeri bebas aktif yang hanya sejalan dengan kepentingan nasionalnya," kata Tavares kepada Sputniknews.
Dikeluarkan dari Tatanan Keamanan Eropa, Rusia: Kami Tidak Butuh
