Jitunews.Com
30 November 2022 19:22 WIB

UMP Jakarta Lebih Rendah dari  UMK Bodetabek, Partai Buruh: Pj Gubernur DKI Jauh Lebih Buruk Jika Dibandingkan Anies Baswedan

kenaikan 5,6% atau sebesar Rp 259.944 akan membuat buruh semakin miskin

Said Iqbal (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Partai Buruh Bersama organsiasi serikat buruh menolak keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Tahun 2023 sebesar 5,6%.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan UMP DKI.

Menurut Iqbal, kenaikan 5,6% atau sebesar Rp 259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi di masa pandemi tidak ada kenaikan upah dan kenaikan harga-harga barang akibat kenaikan BBM, menyebabkan daya beli buruh turun 30%. Dengan kenaikan 5,6% membuat daya beli buruh dan masyarakat kecil semakin terpuruk.



Revisi UMP DKI Disebut Tidak Sah, Kadin: Itu Bukan Keputusan Pemprov Melainkan Anies Baswedan

“Kenaikan 5,6% di bawah nilai inflansi tahun 2022. Karena kenaikan UMP tersebut menggunakan inflansi Year to Year, bulan September 2021 – September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan bulan Oktober,” ujar Iqbal, Rabu (30/11/22).

Buruh sudah menanggung beban kenaikan harga BBM. Sudahlah terpuruk karena daya beli turun 30%, ditambah dengan kenaikan UMP 2023 tidak bisa sekedar untuk menyesuaikan kenaikan harga barang.

“Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI,” tegas1 Iqbal.

Alasan lain adalah, kenaikan UMP DKI lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah sekitar. Bogor, misalnya, Bupatinya sudah merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10%. Termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Pj Gubernur tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

“DKI itu ibu kota negara. Bagaimana mungkin naik upah hanya 5,6%, lebih rendah dari inflansi tahun berjalan, dan hanya setengah dari dari kenaikan upah Bogor yang direkomendasikan 10%,” tegasnya.

Menurut Iqbal, kebijakan Pj Gubernur DKI jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya. Terutama terkait dengan upah minimum dan beberapa kebijakan untuk orang kecil. Contoh lain adalah sewa rumah di kampung Bayam lebih mahal dari Kampung Aquarium.

“Kebijakan Pj Gubernur ini tidak berpihak pada orang kecil,” tegasnya.

Terkait dengan hal itu, Partai Buruh bersama dengan organisasi Serikat Buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah terhitung mulai tanggal 1 hingga 7 Desember 2022.

Anies Diminta PTUN Batalkan Revisi UMP DKI 2022, Ferdinand: Buat Kebijakan itu Gak Bisa Seenak Udel!
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait