JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa dirinya tidak terkejut jika konflik antara Rusia dan Ukraina pecah pada akhir Februari 2022 kemarin. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, Der Spiegel, yang diterbitkan pada hari Kamis (24/11).
“Itu tidak mengejutkan,” kata Merkel kepada surat kabar tersebut.
Pada saat itu, “Perjanjian Minsk telah terkikis,” kata mantan kanselir itu, merujuk pada kesepakatan gencatan senjata 2014 yang ditengahi oleh Jerman dan Perancis, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah timur di Ukraina.
Ingin Rebut Kembali Semenanjung Krimea, Ukraina Dinilai Tak Ingin Konflik dengan Rusia Berakhir secara Damai
Dia juga mengatakan upayanya untuk membangun platform dialog lain untuk Rusia dan UE pada tahun 2021 tidak menghasilkan apa-apa.
“Saya ingin, bersama dengan (Presiden Prancis) Emmanuel Macron, untuk membuat format diskusi Eropa yang independen dengan Putin melalui Dewan Eropa,” kata Merkel.
Namun, banyak negara anggota Uni Eropa yang menentang rencana tersebut.
“Saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menegaskan diri saya sendiri,” katanya, karena semua orang tahu dia akan mundur.
Merkel mengaku bahwa dirinya juga menghadapi masalah yang sama pada kunjungan perpisahannya ke Moskow. Ia merasa bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Vladimir Putin.
Mantan kanselir itu juga mengakui bahwa dia tidak bergerak maju "bahkan satu milimeter pun" dalam menyelesaikan tidak hanya krisis Ukraina, tetapi juga ketegangan antara "Transnistria dan Moldova, serta Georgia dan Abkhazia", serta krisis Suriah dan Libya.
“Sudah waktunya untuk pendekatan baru,” katanya.
Pada kesempatan itu, Merkel meyakini jika pemerintah Jerman seharusnya tidak menjadi "negara pertama yang mengirim tank canggih" ke Kiev. Ia memperingatkan bahwa hal itu hanya akan merusak hubungan Berlin dengan Moskow.
“Rusia kemudian hanya akan diatur lebih jauh melawan Jerman,” katanya.
Seperti diketahui, Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status otonomi khusus bagi wilayah Donetsk dan Lugansk yang teletak di provinsi Donbass, Ukraina Timur. Operasi militer dilakukan beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin mengakui Donetsk dan Lugansk sebagai negara merdeka.
Pada awal Maret, Vladimir Putin menjelaskan bahwa tujuan utama operasi militer Rusia ke Ukraina adalah untuk mempertahankan wilayah Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk dan melindungi warga sipil di kedua wilayah dari serangan pasukan Ukraina.
"Tujuan akhir operasi itu adalah untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran genosida selama delapan tahun oleh rezim Kiev,” kata Putin pada waktu itu.
Pada September 2022 kemarin, Donetsk dan Lugansk, serta dua wilayah Ukraina lain, yakni Kherson dan Zaporozhye, memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Rusia melalui referendum.
Rusia Tak Akan Anggap Ukraina Negara Teroris meski Lakukan Pelanggaran HAM
