Jitunews.Com
29 September 2022 19:17 WIB

Buntut Referendum di Wilayah Ukraina yang Diduduki oleh Rusia, Uni Eropa Bakal Tingkatkan Kebijakan Sanksi

Presiden Komisi Uni Eropa mengatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan kebijakan sanksi tambahan untuk menanggapi upaya Rusia mencaplok wilayah Ukraina

Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen (istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, pada Rabu (28/9) mengatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk meningkatkan kebijakan sanksi, termasuk memberlakukan pembatasan terhadap harga ekspor minyak Rusia dan hubungan komersial dengan negara tersebut.

Proposal terbaru tersebut muncul sebagai tanggapan langsung terhadap referendum yang diadakan di empat wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina dan dekrit mobilisasi parsial, untuk membawa hingga 300.000 tentara cadangan menjadi tentara nasional, yang ditandatangani pada pekan lalu oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Referendum atau jajak pendapat di wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson dan Zaporozhye itu juga dianggap sebagai awal dari rencana Rusia mencaplok wilayah Ukraina.



Serbia Terancam Kena Hukuman dari Uni Eropa jika Tak Ikut Jatuhkan Sanksi Anti-Rusia

"Rusia telah meningkatkan invasi ke Ukraina ke tingkat yang baru," kata presiden Komisi Eropa pada Rabu sore, dikutip Euronews.

"Kami tidak menerima referendum palsu atau aneksasi apa pun di Ukraina dan kami bertekad untuk membuat Kremlin membayar eskalasi lebih lanjut ini," tambahnya.

Menurutnya, putaran sanksi yang diusulkan tersebut akan memperkenalkan larangan impor baru untuk menjaga produk Rusia tertentu keluar dari pasar Uni Eropa dan menghilangkan pendapatan Kremlin sebesar €7 miliar.

Ekspor barang-barang buatan Uni Eropa, khususnya teknologi utama yang digunakan dalam militer Rusia, seperti komponen penerbangan, elektronik, dan kimia, juga akan dilarang.

“Larangan ekspor baru ini juga akan melemahkan basis ekonomi Rusia dan akan melemahkan kapasitasnya untuk memodernisasi (kekuatan militer),” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang larangan spesifik tersebut.

Bikin Petisi Online, Senator Australia Berharap Negaranya Keluar dari Perjanjian AUKUS
Halaman:
  • Penulis: Tino Aditia

Rekomendasi

 

Berita Terkait