JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md untuk mereformasi hukum di Indonesia. Hal itu buntut dari Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan perkara.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut KPK akan melakukan langkah preventif untuk pencegahan korupsi.
"KPK tentu akan menindaklanjutinya tidak hanya pada aspek penindakannya saja. Namun juga akan melakukan analisis untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah serta edukatif guna memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya stakeholder terkait, sehingga modus korupsi serupa tidak kembali terjadi di masa-masa mendatang," kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (27/9).
Ketua Pemuda Muhammadiyah: Cara Andi Arief Sangat Buruk
Ali menyebut ada tiga tantangan yang ditemukan KPK dalam penegakan hukum. Ali mengatakan bahwa koordinasi antaraparat penegak hukum (APH) tidak berlangsung optimal.
"Hal ini menjadi sangat relevan terkait dengan titik rawan korupsi pada pengurusan perkara ini. Karena jika data tersebut dapat diakses antar-APH, tentu akan mengurangi potensi risiko korupsi, karena bisa saling mengawasi," ucap Ali.
Ali mengatakan bahwa operasi tangkap tangan menjadi peringatan bagi institusi pengawas peradilan.
"Adanya tangkap tangan ini kemudian juga menjadi alert bagi institusi pengawas peradilan, untuk memastikan proses-proses peradilan bisa betul-betul mempedomani prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Sehingga penegakan hukum itu sendiri bisa jauh dari praktik-praktik permufakatan jahat dan korupsi," ujarnya.
"Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi atau data antar aparat penegak hukum," kata Ali.
Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Internasional Naik 2 Kali Lipat
