Jitunews.Com
15 Agustus 2022 17:34 WIB

Sering Terjadi Antrian Pertalite, DPR: Pemerintah Harus Buka Opsi Penambahan Kuota

Nurhasan meminta penjelasan secara terbuka dan transparan kepada Pertamina

Promo Pertalite (Dok. Jitunews)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Permasalahan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia seakan tak ada hentinya sepanjang tahun 2022. Setelah dihadapkan pada kenaikan harga BBM, masyarakat kembali menanggung kenyataan pahit sebab Pertalite sulit didapatkan setidaknya selama satu pekan terakhir.

Kenyataan di lapangan yang dilaporkan justru berbanding terbalik dengan pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, yaitu Irto Ginting yang mengatakan bahwa stok Pertalite tersedia hingga 18 hari ke depan dan akan terus diproduksi.

Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS,  Nurhasan Zaidi menanggapi terjadinya kelangkaan Pertalite.



Hadapi Krisis Pertalite, DPR: Pemerintah Harus Bergerak Cepat Siapkan Contingency Plan

Nurhasanmeminta penjelasan secaraterbuka dan transparankepada Pertamina atasketidaksesuaianantarapersediaan stok denganfakta yang terjadi di lapangan.

“Dari sisi volume penyediaan Pertalite, dari kuota sebanyak 23,05 juta liter Pertalite di tahun 2022, sampai bulan Juli ini sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Ini artinya masih ada sisa 6,25 juta liter lagi yang tersedia,” ungkap Nurhasan di Jakarta

“Dari segi ketersediaan ini, dilihat dari tren konsumsi Pertalite, kelihatannya sisa kuota ini tidak akan mencukupi sampai akhir tahun. Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pertalite ini,” sambungnya dengan tegas.

Nurhasan menyarankan agar dibuka opsi untuk menambah kuota Pertalite. Menurutnya, ketersediaan Pertalite yang cukup akan membantu masyarakat untuk bangkit lagi secara ekonomi.

“Daya beli masyarakat belum pulih sebagai dampak dari pandemi, sehingga jangan lagi dipersulit dengan kesulitan memperoleh Pertalite,” tegasnya.

“Pertalite ini termasuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) jadi menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah untuk memastikan ketersediannya. Pemerintah dan Pertamina wajib membuat contigency plan menghadapi berbagai skenario ke depan,”

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Aman
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait