JAKARTA, JITUNEWS.COM – Mohamad Guntur Romli menilai sudah seharusnya Mardani H Maming mundur dari posisi Bendahara Umum PBNU begitu terjerat kasus suap izin pertambangan.
Politikus PSI itu menyadari tindak suap itu terjadi saat Maming masih menjadi Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
“Ini Mardani harusnya mundur dari pengurus PBNU, atau PBNU @nahdlatululama menonaktifkan dia,” ujar Guntur Romli lewat akun Twitter-nya, dikutip Kamis (28/7).
Mardani Maming Nonaktif dari Bendahara Umum PBNU, Ketua: Ia Fokus Penyelesaian Kasus Hukum
Maming diduga menerima suap lebih dari Rp104,3 miliar sepanjang 2014-2021. Sedangkan ia baru diangkat menjadi Bendum PBNU pada 2022.
Guntur memberi peringatan keras kepada Maming agar tidak menjadikan PBNU sebagai tameng dalam tindak kejahatannya.
“Kasusnya jauh sebelum jadi pengurus PBNU, jangan jadikan PBNU sebagai tameng menghadapi kasus korupsi!” tegasnya.
Diketahui, PBNU telah menonaktifkan Mardani Maming dari jabatannya sebagai Bendahara Umum. Keputusan itu diambil setelah Maming ditetapkan sebagai buron oleh KPK.
Sentil Mardani Maming, Wanda Hamidah: Yang Muda Berprestasi, yang Buron...
