Jitunews.Com
25 Mei 2022 08:56 WIB

Kritik TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah, PKS: Tidak Produktif Kasihan Daerah yang Bersangkutan

PKS sebut keputusan Mendagri soal Pj kepala daerah bisa digugat

(pkstv)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritik penjukkan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Chandra As'Aduddin sebagai Pejabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat. Menurutnya, penunjukkan TNI aktif sebagai Pj kepala daerah bisa membahayakan demokrasi.

"Ini catatan besar. Keputusan MK (Mahkamah Konstitusional) final dan mengikat. Pemerintah perlu memberi penjelasan. Publik, media dan legislatif perlu bersama mengawasi pelaksanaan keputusan MK," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Mardani menilai keputusan Mendagri terkait Pj kepala daerah bisa digugat. Ia menyebut belum ada aturan turunan terkait hal itu.



Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Minyak Goreng, PKS: Airlangga Hartarto Dianggap Gagal?

"Bisa digugat. Apalagi pemerintah belum buat aturan turunan sebagaimana yang diminta MK. Aturannya jelas penjabat itu pimpinan tingkat madya dan pratama," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai penunjukkan TNI aktif sebagai kepala daerah bisa memicu polemik baru.

"Iya. Tidak produktif. Dan kasihan daerah bersangkutan," pungkasnya.

Usulan Pj Kepala Daerah Ditolak Tito, Gubernur Edy: Bukan Legowo Tapi Loyalitas
Halaman:
  • Penulis: Trisna Susilowati

Rekomendasi

 

Berita Terkait