Jitunews.Com
30 April 2022 11:15 WIB

Wakil Ketua MPR: Istilah Subsidi Haji dan Subsidi Sosial Berpotensi Memunculkan Salah Persepsi

Hidayat minta istilah subsidi haji dan bantuan sosial dikoreksi dan diganti dengan istilah yang sesuai dengan UU

Hidayat Nur Wahid (Detik.com)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, melontarkan kritikan terkait penggunaan istilah subsidi haji dan bantuan sosial dalam program penanganan fakir miskin.

"Karena itu, pemakaian istilah subsidi haji dan subsidi sosial berpotensi memunculkan salah persepsi. Seolah-olah Negara mensubsidi jemaah untuk biaya naik haji dan membantu Rakyat," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan, Jumat (29/4).

Menurut politikus PKS ini, istilah subsidi haji dan bantuan sosial dikoreksi dan diganti dengan istilah yang sesuai dengan UU.



Politikus PKS: Langkah Pemerintah Justru Bisa Mengerek Harga Minyak Goreng

"Seharusnya salah kaprah penggunaan istilah 'subsidi haji' dan 'bantuan sosial' dikoreksi. Dan diganti dengan istilah lain yang lebih sesuai dengan UU dan fakta lapangan. Misalnya bisa digunakan istilah 'distribusi nilai manfaat' untuk pengelolaan keuangan haji dan istilah 'jaminan sosial' serta 'transfer tunai' untuk program penanganan fakir miskin," katanya.

"Ketidakmampuan mencapai return standar tersebut menyebabkan hasil nilai manfaat harus didistribusikan dari jamaah tunggu kepada jamaah berangkat. Tetapi sekalipun demikian, distribusi tersebut tetap murni berasal dari uang jamaah haji, bukan merupakan subsidi negara, sehingga tidak layak disebut sebagai subsidi," tambahnya.

Hidayat menyebut istilah subsidi haji mengesankan adanya subsidi negara dalam biaya haji. Supaya tidak menimbulkan salah paham, Hidayat meminta istilah subsidi diganti.

"Oleh karena itu saya dan Fraksi PKS di Komisi VIII DPR-RI berulang kali mengkritisi penggunaan istilah subsidi haji karena mengesankan adanya subsidi negara dalam biaya haji. Atau bahwa jemaah yang berangkat haji tak penuhi syarat haji, istitha'ah, kemampuan material, padahal kenyataannya jemaah mampu, dan yang diberikan adalah manfaat dari setoran yang sudah dibayarkan oleh setiap jemaah ke bank, sejak beberapa tahun sebelumnya, itu adalah distribusi nilai manfaat dari uang kelolaan jamaah haji. Apalagi dalam UU 34/2014 tentang Keuangan Haji juga tidak ada istilah subsidi. Agar tak menimbulkan salah paham, istilah "subsidi" tersebut agar tidak dipakai lagi dan diganti dengan istilah yang sesuai UU," katanya.

Hidayat menilai penggunaan 'bantuan sosial' dalam penanganan fakir miskir juga kurang tepat kalau mengacu pada UUD dan UU.

"Sehingga sangat tidak tepat disebut sebagai bantuan. Sebaiknya disesuaikan dengan istilah yang tepat dan digunakan secara global. Yakni istilah bantuan sosial dikembalikan menjadi jaminan sosial (social security). Dan istilah bantuan langsung tunai menjadi transfer tunai (cash transfer)," katanya.

Pihaknya mendesak kesalahan dalam penggunaan istilah subsidi haji dan bantuan sosial diakhiri.

"Kami mendesak agar kesalahan penggunaan istilah 'subsidi haji' dan 'bantuan sosial' ini segera diakhiri. Segera diubah dengan istilah yang sesuai UU, agar menghilangkan persepsi yang salah. Dan agar UU benar-benar ditaati dan dilaksanakan secara sepenuhnya oleh Pemerintah. Karena hakekatnya BPKH maupun Kemensos bukanlah lembaga sosial yang memiliki sumber keuangan mandiri untuk mensubsidi maupun membantu masyarakat. Melainkan lembaga negara yang diberi kuasa anggaran dari uang rakyat baik dari setoran biaya haji maupun dari pajak, untuk menjalankan amanat konstitusi yang di antaranya adalah melindungi seluruh Rakyat Indonesia termasuk calon haji. Dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial," tutupnya.

Sekjen Gerindra Sebut Riza Patria Pantas Jadi Cagub Jakarta, Ini Kata PKS
Halaman:
  • Penulis: Aurora Denata

Rekomendasi

 

Berita Terkait