Jitunews.Com
12 Maret 2022 14:14 WIB

Soal Usulan Penundaan Pemilu 2024, Ketum PAN: Menurut Saya Tak Mungkin

Selain amandemen, ada mekanisme lain yaitu dekrit dan konsensus

Zulkifli Hasan (Fajar.co.id)

MEDAN, JITUNEWS.COM - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa jika Pemilu 2024 ditunda harus ada amandemen Undang Undang Dasar.

"Pilpres itu ada syaratnya, pertama menurut Undang-Undang Dasar, dipilih sekali, baru diperpanjang sekali, jadi dua kali. Kalau mau ditambah, artinya harus ada amandemen Undang-Undang Dasar. Ini yang konstitusional," kata Zulhas di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (11/3).

Selain amandemen, ada mekanisme lain yaitu dekrit dan konsensus. Konsensus merupakan kesepakatan bersama.



Muncul Kabar Reshuffle Kabinet, NasDem Tak Khawatir Kadernya Digeser

"Apa itu konsensus? Saya beri contoh, NU itu waktu muktamar harusnya tahun lalu, jadi bulan Desember, ditunda. Muhammadiyah muktamar harusnya 2020, jadinya 2022 nanti bulan November, ditunda," ucapnya.

Zulhas menyebut bahwa kondisi NU dan Muhammadiyah berbeda dengan di Indonesia. Menurutnya, usulan penundaan pemilu akan gagal.

"Nah, sekarang kita berbangsa bernegara. Apa mungkin amandemen, apa mungkin dekrit, apa mungkin konsensus, menurut saya tak mungkin," jelas Zulhas.

Edy Rahmayadi Minta Dukungan ke PAN, Ini Respons Zulkifli Hasan
Halaman:
  • Penulis: Aurora Denata

Rekomendasi

 

Berita Terkait