JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menanggapi soal kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Fadli Zon menilai kelangkaan ini terjadi karena amburadulnya tata kelola sawit.
"Kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini sebenarnya akumulasi dari amburadulnya tata kelola sawit di Indonesia," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu (23/2).
Fadli mengatakan bahwa ada praktik kartel dalam pengelolaan sawit di Indonesia. Fadli mengatakan bahwa indikasi praktik ini mampu mengontrol harga di pasar.
Minyak Goreng Langka di Pasaran, Ekonom: Mendag Harus Tegas Hadapi Kartel
"Setelah sejumlah upaya sudah dilakukan dan ternyata belum efektif, menurut saya, pemerintah tak perlu alergi mengaitkan kelangkaan minyak goreng saat ini dengan praktik kartel yang jelas terlihat dalam tata kelola sawit di Indonesia," kata Fadli Zon.
"Dengan model seperti ini, adanya indikasi terjadinya praktik kartel dalam wujud industri yang mampu mengontrol harga di pasar semakin besar. Tak mengherankan jika mereka ternyata juga memiliki daya tawar yang kuat terhadap pemerintah," imbuhnya.
Fadli merujuk pada catatan KPPU terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5 persen. Fadli menyebut ada pelaku usaha yang mendominasi struktur pasar perkebunan sawit.
"Inilah yang membuat struktur pasar perkebunan sawit cenderung oligopolistik, didominasi sekelompok pelaku usaha," sebutnya.
Fadli menyinggung kebijakan domestic market obligation (DMO) yang dinilai tidak menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng.
"Penanganan yang dilakukan pemerintah berangkat dari diagnosis permasalahan yang keliru. Melalui kebijakan DMO, misalnya, pemerintah sedang menekan volume ekspor CPO," katanya.
"Namun, yang terjadi adalah alokasinya tidak terserap optimal untuk produksi minyak goreng, tetapi justru untuk bahan baku biodiesel yang harga jualnya mendapat subsidi sebesar USD 85 per ton dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," sambungnya.
Fadli mengatakan bahwa produsen CPO harus menjual bahan baku dengan harga domestik karena tidak ada subsidi dari BPDPKS.
Brigjen Tumilaar Ditahan Gegara Bela Warga, Fadli Zon: Tentara Kita Berasal dari Rakyat!
