Jitunews.Com
29 November 2021 19:28 WIB

UU Ciptaker Dinyatakan Inkonstitusional, Firman: Ibarat Pil Pahit, Harus Ditelah Selama Bisa Menyembuhkan

gugatan terhadap UU adalah hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat.

Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo (dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota MPR RI Fraksi Golkar Forman Soebagyo mengatakan, yang namanya gugatan terhadap UU adalah hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat.

"Oleh karena itu apapun konsekwensinya, sekalipun pil itu pahit, itu harus kita telan selama itu bisa menyembuhkan suatu penyakit, bukan menambah penyakit," kata Firman dalam diskusi 'Menakar Inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja Pascaputusan MK' di Media Center Parlemen, Senayan, Senin (29/11/21).



Aksi Tolak UU Ciptaker, Pedemo Siap Revolusi Jika Presiden Acuhkan Tuntutan Massa

Menurut Firman, uji formil menjadi salah satu hal yang menarik dan positif. Karena ini menunjukkan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia sudah berjalan sebagaimana apa yang diharapkan.

"Oleh karena itu pemerintah tentunya juga merespons hal yang sama," ungkapnya.

Firman menjelaskan, pembentukan MK adalah bentuk dari kehadiran negara, dimana ada tidak kepuasan masyarakat terhadap berbagai regulasi undang-undang yang masyarakat tidak puas, maka koridornya, pintu masuknya dalam melakukan gugatan.

"Oleh karena itu kita harus junjung tinggi dan kita akui," ujarnya.

Karenanya, kata dia, ketika gugatan uji formil itu sudah diputuskan, maka harus dijalankan sebagaimana amar putusan yang dilakukan oleh MK.

"Dan kita tidak boleh membuat tafsir-tafsir lain, selain keputusan MK yang sudah ada," terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

"Jelas dikatakan bahwa di amar keputusan nomor 4, menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan," tambahnya.

Artinya, kata dia, tidak boleh ada tafsir lain, misalnya menafsirkan bahwa UU ini dinyatakan batal atau tidak perlu. Bahkan, lanjut dia, tidak ada satu pasalpun yang dibatalkan oleh MK namun di dalam amar keputusan itu juga ada disampaikan oleh hakim MK berkali-kali bahwa UU Cipta kerja ini dianggap inkonstitusional, karena kita tidak pernah mengenal yang namanya omnibus law di UU 12 tahun 2011 tentang tata cara penyusunan dan pembentukan UU.

"Kalau saya sebagai penyusun dari mulai awal membahas ini, tidak pernah ada satu frasa atau kalimat di dalam UU Cipta Kerja itu yang namanya Omnibus law. Omnibus law ini adalah merupakan gagasan-gagasan  para ahli," urainya.

"Kita akan merevisi UU 12/2011. Di UU 12/2011 tata cara penyusunan UU, pembentukan dan penyusunan UU itu nanti kita akan normakan frasa Omnibus Law. Artinya kalau sudah dimasukkan, maka ini menjadi konstitusional, persoalannya sudah selesai," tukasnya.

Akhirnya, Puan Maharani Ungkap Alasan Matikan Mikrofon Saat Sidang RUU Ciptaker
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait