Jitunews.Com
24 Oktober 2021 17:10 WIB

LBH Jakarta: Jokowi-Ma'ruf Memang Tidak Memiliki Rasa Kepedulian

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta memberikan rapor merah terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wapres Ma'ruf Amin

Presiden Jokowi - Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Doc Jitu)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta memberikan rapor merah terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wapres Ma'ruf Amin. LBH menyinggung sumpah yang diucapkan Jokowi pada dua tahun lalu yang dinilai sebagai dimulainya pemerintahan otoritarian.

"Pembacaan lafal sumpah (oleh Presiden Jokowi) tersebut menandai dimulainya rezim otoritarian. Dua tahun sudah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan, agenda-agenda penguatan demokrasi, anti-korupsi dan pemenuhan hak asasi manusia semakin tergerus oleh kepentingan ekonomi yang dikuasai oligarki," tulis LBH Jakarta dalam keterangannya, Minggu (24/10).

LBH juga menyinggung kebijakan Jokowi-Ma'ruf yang bermasalah, seperti Omnibus Law Cipta Kerja serta penanganan Covid-19.



Kemenag Disebut Hadiah untuk NU Bukan Umat Islam, Fadli Zon Minta Jokowi Klarifikasi

"Rangkaian kebijakan-kebijakan bermasalah yang disahkan di era Jokowi-Ma'ruf seperti Omnibus Law Cipta Kerja, penanganan pandemi Covid-19 hingga memaksakan Proyek Strategi Nasional (PSN) di tengah wabah penyakit adalah bukti telah ditungganginya pemerintahan hari ini oleh kekuatan oligarki untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Lafal sumpah 'memegang teguh Undang-Undang Dasar' yang begitu gamblang menyebutkan pemenuhan hak asasi manusia telah diacuhkan, terbukti dengan terbitnya kebijakan-kebijakan bermasalah," ujarnya.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai tidak memiliki rasa kepedulian terhadap korban. LBH menyinggung RUU PKS dan RUU PPRT yang tak kunjung disahkan.

"Jokowi-Ma'ruf memang tidak memiliki rasa kepedulian untuk menciptakan kebijakan yang melindungi korban. Hal ini dikonfirmasi ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak kunjung didorong untuk segera dibahas dan disahkan," ujarnya.

LBH menyoroti indeks persepsi korupsi yang mengalami penurunan. Menurutnya, di era Jokowi-Ma'ruf KPK seperti dilemahkan. Pemecatan terhadap 57 pegawai KPK juga turut disinggung.

"Hanya pada pemerintah Jokowi-Ma'ruf, skor indeks persepsi korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparency International terus mengalami penurunan signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejak awal berdiri konsisten menghadang laju penyelenggara negara dan swasta yang korup, di era Jokowi-Ma'ruf sangat masif dilemahkan," jelasnya.

"Serangan-serangan yang dilakukan berbagai pihak yang terganggu kepentingannya dibiarkan tanpa pembelaan sedikit pun dari Jokowi-Ma'ruf. Penghujung September lalu, pemecatan sepihak terhadap 57+ Pegawai KPK berprestasi membuktikan bahwa rezim pemerintahan hari ini tak serius menjalankan agenda pemberantasan korupsi," lanjutnya.

Hari Dokter Nasional, Jokowi: Mereka Bertaruh Nyawa untuk Menyelamatkan Bangsa Ini

Halaman:
  • Penulis: Admin

Rekomendasi

 

Berita Terkait