Jitunews.Com
23 Oktober 2021 09:40 WIB

Sambangi Sultra, Menko PMK: Cek Bansos di Wilayah Kantong Miskin Ekstrem

Menko PMK juga menekankan pentingnya masa depan anak yatim piatu

Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke pemukiman tertinggal di Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jum'at (22/10). (Kemenko PMK)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke pemukiman tertinggal di Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jum'at (22/10/2021).

Pada kunjungan tersebut, ia mengecek distribusi program bantuan sosial dan menjalankan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan di wilayah-wilayah yang menjadi kantong miskin ekstrem.

"Kemenko PMK melakukan koordinasi sinkronisasi dan pengawasan di lapangan untuk mengecek langsung bagaimana distribusi bantuan-bantuan sosial, serta mengecek keadaan wilayah-wilayah yang menjadi kantong miskin ekstrem," ucapnya.



Temukan Ketimpangan Vaksin di Sultra, Menko PMK: Baru 1,3 Juta dari Target 4 Juta Dosis

Menko Muhadjir mengatakan bahwa pihaknya menemukan beberapa warga yang layak mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah tetapi belum mendapatkannya. Ia menegaskan bahwa kriteria warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial yaitu kepala keluarga tidak memiliki penghasilan tetap, tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Selain itu, kondisi lingkungan tempat tinggalnya yang tidak sehat rentan untuk terkena berbagai macam penyakit juga perlu ditata kembali sehingga nantinya dapat dengan layak dihuni.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Kendari, Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) telah disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Kendari masing-masing sebesar 95% dan 93,2%.

Muhadjir mengatakan, nantinya warga yang belum menerima program bantuan sosial akan diusulkan kepada kementerian terkait.

"Jadi ini harus segera diatur oleh pendamping PKH, oleh pihak Dinas Sosial agar jangan sampai mereka yang memang sangat membutuhkan tidak terjangkau oleh bantuan pemerintah," tuturnya.

Muhadjir juga berpesan kepada Dinas Sosial Kota Kendari untuk fokus dalam mengatur para pendamping PKH sehingga bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran.

"Pemerintah sudah menyiapkan bantuan yang sangat besar, maka dari itu di lapangan harus betul-betul tepat sasaran tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak berhak," tuturnya.  

Selain mengecek distribusi bantuan sosial, Menko PMK juga bertemu dan berdialog dengan 27 anak yatim/piatu/yatim piatu di Kota Kendari, yang usianya berkisar antara 5 tahun sampai 17 tahun di Rumah Jabatan Walikota Kendari. Orangtua mereka, ayah atau ibu, atau ayah dan ibu, meninggal akibat covid. Beberapa anak usia dini yatim piatu yang hadir, ada yang didampingi oleh keluarganya.

Dalam pertemuannya itu, Menko PMK menekankan pentingnya masa depan anak yatim piatu. Dia menerangkan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan bahwa anak- anak yang orangtuanya meninggal karena Covid-19 harus diperhatikan, dipenuhi kebutuhan dasarnya , yang meliputi makanan yang bergizi, kesehatan, pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah, dan jika memungkinkan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Walikota Kendari Sukarnain Kadir agar anak-anak yatim piatu difasilitasi untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP kuliah.

"Anak yatim, yatim piatu, maupun piatu harus mendapatkan jaminan bahwa masa depannya baik. Terutama kelanjutan belajarnya," tuturnya.

Selain itu, Muhadjir juga meminta agar anak-anak yang menjadi yatim piatu untuk mendapatkan bantuan PKH dengan status melalui orangtua wali. "Mereka juga harus diupayakan mendapatkan PKH dengan status kepada orangtua wali," pungkasnya.

 

Enam Kementerian Sepakat Dukung Pelaksanaan Urusan Transmigrasi
Halaman:
  • Penulis: Trisna Susilowati

Rekomendasi

 

Berita Terkait