Jitunews.Com
17 Oktober 2021 17:15 WIB

Demokrat Serahkan Berkas ke Kemenkumham, Yusril: Apa Sekarang Badan Yudikatif Sudah Bergeser?

Partai Demokrat menyambangi Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bukti penguat atas gugatan uji materiil AD/ART yang diajukan kubu Moeldoko di MA

Yusril Ihza Mahendra. (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Partai Demokrat dan kuasa hukumnya menyambangi Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bukti penguat atas gugatan uji materiil AD/ART yang diajukan kubu Moeldoko di Mahkamah Agung (MA).

Pengacara eks kader Demokrat, Yusri Ihza Mahendra, menanggapi langkah Partai Demokrat tersebut. Yusril menyebut uji materi diajukan ke MA bukan ke Kemenkumham.

"Apa sekarang badan yudikatif sudah bergeser ke Kemenkumham, ya?" kata Yusril dalam keterangannya, Minggu (17/10).



Pengamat: Jokowi Terlihat Nyaman dan Mengandalkan Prabowo

Partai Demokrat menyerahkan dokumen berupa tanggapan atas permohonan JR yang diajukan empat eks kader Demokrat serta keterangan ahli hukum. Yusril heran diserahkannya pencabutan surat kuasa hak uji materi dari satu pemohon.

"Lho memangnya mereka pengacara Pemohon?" katanya.

Yusril mengatakan bahwa seharusnya pemberi kuasa mencabut surat kuasa kepada pengacara yang diberi kuasa, bukan pengacara pihak lawan dalam perkara.

"Saya sendiri sebagai penerima kuasa belum menerima pencabutan kuasa itu," katanya.

"Jangan-jangan arwah Adolf Hitler yang nyuruh cabut surat kuasa itu," seloroh Yusril.

Menurutnya, pengacara dan petinggi Partai Demokrat seperti tidak tahu harus berbuat apa dalam perkara ini, di mana Menkumham adalah pihak termohon.

"Sebagai advokat yang sudah cukup lama malang melintang di dunia peradilan, baru kali ini saya menyaksikan ada advokat ramai-ramai datang menyerahkan jawaban, alat bukti, dan keterangan ahli kepada Termohon," kata Yusril.

Yusril menyebut AD partai bisa diuji dengan UU parpol dan UU HAM jika partai tersebut menganut paham Nazi yang bertentangan dengan Pancasila.

"AD partai bisa saja diuji dengan UU Parpol dan UU HAM misalnya kalau partai itu menganut paham Nazi yang bertentangan dengan Pancasila. Struktur kepemimpinan partainya mencerminkan pola kediktatoran dan nepotisme yang bertentangan dengan demokrasi sebagaimana diatur dalam UU Parpol. AD partai seperti itu diuji saja ke MA agar dibatalkan. Tidak akan timbul kekacauan karena AD parpol diuji di MA. Yang bilang kacau itu adalah kaum status quo atau 'kelompok Adolf Hitler' yang ingin mempertahankan kepentingannya di partai. Kekacauan justru akan terjadi jika AD parpol seperti itu dibiarkan," kata Yusril.

Anies Baswedan Didukung Jadi Capres 2024, PAN: Artinya Dicintai Warganya
Halaman:
  • Penulis: Aurora Denata

Rekomendasi

 

Berita Terkait