Jitunews.Com
15 Oktober 2021 15:30 WIB

Soal Pemindahan Ibu Kota, Politikus PKS: Melanjutkan Proyek Mahal saat Pandemi Amat Keliru

Menurutnya, biaya pemindahan ibu kota lebih tepat jika digunakan untuk mempercepat penanggulangan pandemi

Mardani Ali Sera (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan dipimpin oleh Otorita IKN. Otorita IKN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai bahwa melanjutkan proyek pemindahan ibu kota saat pandemi Covid-19 merupakan langkah yang keliru. Menurutnya, keputusan itu menunjukkan pemerintah gagal menentukan prioritas pembangunan.

"Meskipun dikatakan ini pekerjaan jangka panjang, tapi melanjutkan proyek mahal di saat pandemi yang belum jelas kapan berakhir amat keliru. Keputusan tersebut menunjukkan pemerintah gagal dalam menentukan prioritas pembangunan," kata Mardani melalui akun Twitternya yang menanggapi artikel berita soal pemindahan ibu kota negara, Jumat (15/10).



Kecam Aksi Polisi Banting Mahasiswa, PKS: Pecat, Demi Nama Baik Kapolri

Menurutnya, biaya pemindahan ibu kota lebih tepat jika digunakan untuk mempercepat penanggulangan pandemi.

"Biaya pemindahan ibu kota yang amat besar akan lebih tepat sasaran jika digunakan untuk mempercepat penanggulangan pandemi sampai memperbaiki perekonomian. Belum lagi terkait defisit anggaran negara yang 2 tahun terakhir sudah memikul beban yang berat karena pandemi," ujarnya.

"Akhir agustus lalu, sampai akhir Juli 2021 pemerintah menyatakan APBN defisit 336,9 triliun (setara dgn 2,04% dari produk domestik bruto). Ahli dan aktivis lingkungan juga sudah beberapa kali mengingatkan ada potensi kerusakan lingkungan yang besar seperti pembabatan hutan," lanjutnya.

Mardani menilai pemindahan ibu kota negara juga tidak menjamin masalah di Jakarta bisa selesai. Menurutnya, Presiden Joko Widodo lebih baik menghentikan proyek pemindahan ibu kota tersebut.

"Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara juga tidak menjamin berbagai masalah lingkungan di Jakarta bisa terselesaikan. Mestinya dengan berbagai catatan tersebut, Pak Jokowi menyetop proyek ambisius ini," kata Mardani.

Jokowi Putuskan Larang Aktivitas Ekspor Bijih Nikel, PKS: Semoga Konsisten dengan Ucapannya
Halaman:
  • Penulis: Admin

Rekomendasi

 

Berita Terkait