Jitunews.Com
24 September 2021 14:33 WIB

Jokowi Didesak Tegas Sikapi Pemecatan Pegawai KPK, PPP: DPR Tak Berpendapat Seperti Itu

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani meminta semua pihak agar tidak mengaitkan polemik TWK dengan Presiden Jokowi.

Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, (Jitunews/Khairul Anwar)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sejumlah pihak beramai-ramai mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas terhadap pemecatan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka meminta agar Jokowi memenuhi rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman terkait hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani meminta semua pihak agar tidak mengaitkan polemik TWK dengan Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun kata dia, pihaknya sebagai anggota DPR tidak berpendapat demikian untuk polemik TWK KPK.

"Ya, dalam alam demokrasi boleh-boleh saja menyampaikan sudut pandang seperti itu, tapi yang di DPR pada umumnya tidak berpendapat seperti itu," kata dia seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (24/9/2021).



Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Azis Syamsuddin: Saya Lagi Isoman

Arsul Sani lantas mengutip pernyataan Jokowi yang menyebut TWK tidak bisa menjadi alasan pemecatan pegawai. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukan bahwa sikap Jokowi terhadap polemik TWK KPK sudah jelas.

Lebih lanjut, Arsul Sani mengatakan bahwa persoalan TWK adalah masalah internal KPK, begitu juga dengan yang menolak arahan presiden dan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

"Jadi, ya tidak usah ditarik-tarik lagi kepada Presiden. Persoalannya para pejabat terkait yang tidak memiliki rasa hormat terhadap ORI maupun Komnas HAM," pungkasnya.

Jokowi: Covid Tidak Mungkin Hilang Secara Total
Halaman:
  • Penulis: Trisna Susilowati

Rekomendasi

 

Berita Terkait