Jitunews.Com
16 September 2021 06:30 WIB

Yasonna Heran Lapas Didomanasi Napi Narkoba, PPP: Penegakan Hukum Belum Konsisten

PPP meminta agar pemerintah merevisi undang-undang narkotika

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani (Rmol)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekjen PPP, Arsul Sani menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengaku heran dengan narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang didominasi oleh napi narkoba. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena penegakan hukum yang tidak konsisten.

Arsul Sani mengatakan bahwa lebih dari 50 persen penghuni lapas adalah terpidana kasus narkoba murni, yakni pengguna bukan pengedar maupun bandar narkoba.

"Undang-Undang Narkotika sudah tegas menyatakan bahwa pengguna atau penyalahguna murni diproses hukum tetapi ujungnya adalah rehabilitasi, tapi penegak hukum belum melaksanakan ini secara murni dan konsekuen dan konsisten, apalagi di daerah," kata Arsul Sani di Jakarta, Selasa (14/9) dikutip dari situs dpr.go.id.



Disebut Layak Pimpin Jakarta, PPP Tak Ingin Gibran Rakabuming Diganggu oleh Godaan Politik

"Inilah sebetulnya sumber utama, kasus narkotika. Jika (ketentuan di UU Narkotika) ini ditegakkan, over-capacity akan sangat banyak bisa dikurangi," sambungnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah merevisi undang-undang narkotika. Sebagai anggota Komisi III DPR RI, ia mengatakan bahwa pihaknya siap menegakan hukum.

"Maka di revisi undang-undang narkotika bertekad ini harus diselesaikan. Kami di Komisi III baik oposisi maupun koalisi sepakat soal penegakan hukum yang murni dan konsekuen," pungkasnya.



50% Lapas Diisi Napi Narkoba, Yasonna: Ada Sesuatu yang Aneh dan Janggal
Halaman:
  • Penulis: Trisna Susilowati

Rekomendasi

 

Berita Terkait