Jitunews.Com
27 Juli 2021 13:03 WIB

Rekomendasi Ombudsman Soal Maladministrasi TWK KPK, PKS: Jokowi Harus Turun Tangan

Jangan sampai putusan Dewas KPK yang menyatakan pimpinan KPK tidak melanggar kode etik dijadikan dalil untuk tidak melaksanakan permintaan Ombudsman.

Mardani Ali Sera (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Politisi PKS, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman soal maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK, harus segera dieksekusi.

Menurutnya jangan sampai putusan Dewas KPK yang menyatakan pimpinan KPK tidak melanggar kode etik dijadikan dalil untuk tidak melaksanakan permintaan Ombudsman.

“Mengingat pelanggaran maldministrasi berlapis yang ditemukan Ombudsman berpotensi terjadi pelanggaran etika,” kata Mardani.



Dinilai Lebay karena Laporkan Pelaku Laser "Berani Jujur Pecat", KPK Angkat Bicara

Politisi PKS ini tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan yang diminta Ombudsman, pasal 38 UU Ombudsman menyebut yang diputuskan Ombudsman itu marwahnya wajib dilaksanakan.

Selain itu, temuan Ombudsman juga memperlihatkan, selain menyelewengkan kewenangan yang dimiliki, tindakan KPK berpotensi melanggar hukum.

“Ini jika terbukti memalsukan dokumen swakelola pelaksanaan TWK & berita acara harmonisasi Peraturan Komisi No 1 tahun 2021 tentang Tata Acara Pengalihan Status Pegawai KPK jd ASN,” kata dia.

Mardani menilai temuan Ombudsman itu idealnya ditindaklanjuti Dewas KPK, apakah ada pelanggaran etika dalam proses TWK tersebut.

“Inisiatif harus diambil meski belum ada laporan dari masyarakat. Dengan berbagai bukti yang ada, mestinya Dewas KPK bisa merespons lebih akurat lagi,” tuturnya.

Dia menambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai puncak eksekutif harus turun tangan menyudahi polemik tersebut.

Menurutnta moment ini menjadi langkah yang tepat agar presiden menunjukkan ketidaksetujuannya atas TWK seperti yang pernah beliau sampaikan.

“Dengan begitu, KPK bisa fokus pada agenda pemberantasan korupsi. Disaat Covid-19 aspek pengawasan maupun pencegahan mesti berjalan optimal. Jangan sampai ada kesan di masyarakat 'pembiaran' masalah di KPK sebagai bagian untuk mengamankan kasus-kasus besar yang melibatkan politisi/aktor besar,” ujarnya.

“Karena ketika masalah pelanggaran tidak segera direspon secara sungguh-sungguh, sama saja membiarkan KPK dirusak. Amat bahaya buat KPK serta perjuangan pemberantasan korupsi ke depannya,” kata Mardani.

Novel Baswedan Dinilai Keliru Ibaratkan Dewas KPK Seperti Kuasa Hukum
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait