Jitunews.Com
23 Juli 2021 11:56 WIB

Rektor UI Mundur dari Komisaris BRI, Gerindra: Momentum untuk Batalkan PP Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI

Saya mengapresiasi pengunduran diri Rektor UI Ari Kuncoro dari jabatan Wakil Komisaris BRI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Prof. Ari Kuncoro S.E., M.A., Ph.D. (Jitunews/Rezaldy)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro dari jabatan Wakil Komisaris Utama/Independen Bank BRI.

Anggota Komisi X DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Ari Kuncoro merupakan langkah yang baik ditengah polemik yang menerpa terkait rangkap jabatan.

“Saya mengapresiasi pengunduran diri Rektor UI Ari Kuncoro dari jabatan Wakil Komisaris Utama/Independen Bank BRI,” ujar Aliyah di Jakarta, Jumat (23/7/2021).



Sindir Jokowi yang Beri Jabatan Komisaris ke Pendukungnya, Muhammadiyah: Itu Hanya Mainan-mainan Saja

Menurutnya dengan pengunduran diri tersebut, baik UI maupun Bank BRI sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat lebih fokus dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang berkualitas.

“Jadi pengunduran diri tidak semata reaksi atas tuntutan masyarakat, tetapi juga komitmen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagamana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” tuturnya.

Langkah pengunduran diri tersebut juga diharapkan menjadi penegasan sikap UI untuk kembali kepada misi utama pendidikan tinggi, yakni mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran.

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI menyebutkan bahwa untuk mewujudkan misi tersebut perguruan tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Terkait dikeluarkannya PP Nomor 75 Tahun 2021 menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang tidak melarang rektor UI rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa langkah pengunduran diri ini menjadi momentum untuk membatalkan PP Nomor 75 Tahun 2021 tersebut karena Statuta UI yang baru tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 8 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa, “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan”.

“Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat tercapai jika Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya, baik otonomi bidang akademik maupun non-akademik,” kata dia.

“Statuta UI yang baru yang memungkinkan rektor UI merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dapat mengancam otonomi UI dalam menyelenggarakan pedidikan tinggi sekaligus menghambat UI dalam berperan sebagai kekuatan moral yang mensyaratkan kemandirian lembaga,” pungkasnya.

Diserang Netizen Gegara Hendak Ludahin Anies Baswedan, Komisaris BUMN: Saya Emosi soal Covid
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait