Jitunews.Com
22 Juli 2021 14:54 WIB

Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam TWK KPK, Pakar: Presiden Perlu Menyelesaikan Perkara Ini

Temuan itu diteruskan Ombudsman ke pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden.

(istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ombudsman RI menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. Temuan itu diteruskan Ombudsman ke pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden.

Pakar Hukum Pidana, Suparji Achmad menegaskan bahwa temuan Ombudsman RI menguatkan dugaan bahwa ada yang tidak beres dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK.

"Pernyataan Ombudsman RI menunjukkan bahwa TWK tersebut memang bermasalah sejak awal. Karena tidak ada informasi yang jelas sejak awal, mulai dari siapa yang membuat pertanyaan, hingga ukuran lulus dan tidaknya," ujar Suparji di Jakarta, Kamis (22/7/2021).



Politikus PAN Minta Pemerintah Buat RS Covid Khusus Pejabat, Mantan Jubir KPK: Ide Paling Brilian dalam 100 Tahun Ini

Ombudsman sendiri memberikan 4 korektif terhadap pimpinan dan sekjen lembaga anti rasuah itu. Maka, Suparji berharap pimpinan dan sekjen KPK menindaklanjuti korektif dari Ombudsman RI.

"Beberapa masukan dari Ombudsma RI sebaiknya direalisasikan. Mengingat 75 orang yang tidak lolos jelas dirugikan dengan TWK ini," paparnya.

Apabila korektif tidak dilakukan, maka perlu segera diambil tindakan oleh lembaga yang berwenang dengan dasar atau political will dalam membersamai KPK. Karena KPK secara lembaga adalah rumpun eksekutif dan presiden pemegang kebijakan tertinggi dalam PPK ASN.

"Mengingat temuan ini disampaikan juga ke Presiden maka Presiden perlu untuk menyelesaikan perkara ini sebagai wujud perlawanan terhadap upaya pelemahan KPK,” kata dia.

“Namun demikian, sebaiknya pihak terkait sudah melaksanakan korektif tersebut tanpa harus presiden langsung yang turun tangan," pungkasnya.

Puji Jokowi Setop Vaksin Berbayar, Firli: KPK Telah Ingatkan Potensi Korupsi
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait