Jitunews.Com
11 Juni 2021 21:15 WIB

Pendidikan dan Sembako Kena PPN, PKS: Kejam dan Tidak Berperasaan

Mardani menilai rencana tersebut adalah bentuk tidak peka pemerintah terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19

Mardani Ali Sera (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dalam draf RUU Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada aturan pendidikan dan bahan pokok akan kena pajak pertambahan nilai (PPN).

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai rencana tersebut berbahaya. Menurutnya, pendidikan dan sembako adalah kebutuh paling penting bagi masyarakat.

"Ini langkah blunder dan berbahaya. Sembako dan pendidikan adalah hajat primer masyarakat," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/6).



Wacana Sembako Kena Pajak, DPR: Pemerintah Menekan Rakyat Kecil

Menurutnya, rencana tersebut adalah bentuk tidak peka pemerintah terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Pemajakan dua sektor ini bermakna pemerintah bukan cuma tidak peka terhadap penderitaan rakyat di masa pandemi tapi juga kejam dan tidak berperasaan. Mestinya sebagai ayah bagi rakyat, tugas pemerintah melindungi dan membantu rakyat. Bukan memajaki rakyat untuk hajat utamanya," ujarnya.

Mardani menilai pemerintah tidak konsisten, melihat pajak kendaraan justru diringankan tapi kebutuhan pokok dikenai pajak.

"Justru mereka yang the haves malah diberi tax amnesty dan pajak kendaraan roda empat malah diberi keringanan. Tidak konsisten," pungkasnya.

Soal PPN Jadi 12%, Pimpinan DPR: Insyaallah Tidak Akan Terjadi
Halaman:
  • Penulis: Aurora Denata

Rekomendasi

 

Berita Terkait