Jitunews.Com
11 Juni 2021 12:33 WIB

Wacana PPN Pendidikan, Gerindra: Tidak Etis dan Bertentangan dengan Konsitusi

Pemerintah juga diamanatkan kewajiban untuk membiayai pendidikan warganya.

Ilustrasi Murid SMP ()

JAKARTA, JITUNEWS.COM-Rencana Pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan mendapat penolakan dari Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah

“Terhadap rencana pemerintah mengenakan pajak pada jasa pendidikan, saya menyatakan menolak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan pendidikan merupakan sektor yang setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkannya. Pemerintah juga diamanatkan kewajiban untuk membiayai pendidikan warganya.



Bocornya Draft RUU Sembako Kena PPN, Sri Mulyani: Situasinya Menjadi Agak Kikuk

“Ini jelas tertuang dalam pasal 31 UUD 1945. Namun, rencana pemerintah mengenakan pajak di sektor pendidikan membuat masyarakat yang dijamin haknya justru dibebankan kewajiban, dan pemerintah yang berkewajiban membiayai tapi justru memungut biaya pendidikan dari rakyat,” kata dia.

“Ini tentu tidak etis sekaligus bertentangan dengan konstitusi. Jadi jika rencana tersebut diberlakukan dan UU disahkan akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Dia mengemukakan pengenaan pajak pada sektor pendidikan juga akan membuat biaya pendidikan meningkat sehingga akan membebani masyarakat.

Hal ini dinilainya akan menciptakan ketidakadilan karena pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat.

Menurutnya hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Disebutkan dalam UU tersebut bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif,” tuturnya.

Tak hanya itu, penanganan pajak pada sektor pendidikan di tengah pandemi akan menambah tinggi angka putus sekolah. Pandemi yang masih berlangsung telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami putus sekolah.

“Pengenaan pajak pendidikan bisa menambah tinggi angka putus sekolah sehingga menurunkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Kondisi demikian tentu paradoks dengan visi pemerintah sendiri, yakni mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju,” pungkasnya.

Soal Sekolah Dipajaki, BEM SI Tegas Menolak: Bisa Jadi Banyak yang Putus Sekolah
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait