Jitunews.Com
7 Maret 2021 08:58 WIB

Istana Diam Soal Moeldoko Kudeta Demokrat, Pengamat: Jadi Indikasi Kuat Adanya Restu

Ujang menilai bahwa pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tidak akan terjadi apabila pihak Istana maupun Jokowi melarangnya

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. (wikipedia.org)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin menyoroti diamnya pihak istana terkait keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kisruh kepengurusan Partai Demokrat. Ia menilai diamnya pihak istana menjadi indikasi kuat bahwa Moeldoko di restui dalam pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Istana diam aja kan selama ini menjadi indikasi kuat adanya 'restu' itu. Moeldoko sendiri kan orang istana. Jadi bagian dari Istana itu. Sekarang objektif saja, kalau pemerintah dalam hal ini Pak Moeldoko melakukan itu, pasti dibiarkan, pasti dibiarkan," kata Ujang seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (7/3/2021).

Ujang menilai bahwa pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tidak akan terjadi apabila pihak Istana maupun Jokowi melarangnya. Pasalnya, tindakan pengambilalihan kepemimpinan partai yang tedaftar sah dalam Kemenkumham adalah tindakan inkonstitusional.



Minta SBY-AHY Tak Merengek Hadapi Kudeta Demokrat, Teddy Gusnaidi: Bukan Sikap yang Pantas Ditiru Generasi Muda

Lebih lanjut, Ujang menilai bahwa keterlibatan Moeldoko dalam kudeta AHY telah mencoreng citra Istana dan citra Presiden Jokowi.

"Kalau kudeta enggak terjadi kan berarti dilarang. Itu kan isyarat sederhana yang bisa dinilai publik. Saya menduga, pak Moeldoko enggak lanjut aja karena enggak ada tanda-tanda pelarangan itu," tandasnya.

 

Moeldoko Disebut Ambisius Jadi Presiden 2024, Pakar: Belajarlah dari Fahri Hamzah dan Amien Rais
Halaman:
  • Penulis: Trisna Susilowati

Rekomendasi

 

Berita Terkait