Jitunews.Com
28 Februari 2021 17:15 WIB

Miras Sudah Jadi Budaya di Bali, Denny Siregar: Daripada Dilarang Sekalian Jadikan Pendapatan

Perizinan investasi untuk industri minuman keras diberikan di Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Denny Siregar (Instagram)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar soal perizinan investasi untuk industri minuman keras yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Diketahui, kebijakan tersebut mengundang reaksi penolakan dari sejumlah pihak, salah satunya MUI.

Lewat unggahan akun Twitter @DennySiregar7, dia berusaha untuk meluruskan bahwa perizinan investasi miras hanya diberlakukan di empat daerah, di antaranya Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut Denny, miras di daerah yang disebutkan tadi sudah menjadi budaya setempat. Ketimbang dilarang, lanjut dia, lebih baik kebiasaan itu dilihat sebagai peluang untuk menambah pendapatan negara.



Pemerintah Buka Keran Investasi Miras, Tengku Zul Minta Maruf Amin dan MUI Bersuara

“Daerah yang boleh investasi miras cuma Bali, NTT, Papua dan Sulut doang.. Di sana miras itu budaya, daripada dilarang-dilarang sekalian jadikan pendapatan,” tulisnya, dikutip Minggu (28/2).

Denny meneruskan, protes terhadap perizinan investasi miras bisa dilakukan ketika daerah seperti Aceh dan Sumatera Barat menerapkan kebijakan serupa. Pasalnya, kedua daerah itu dikenal kawasan religius dan tak ada budaya miras.

“Kalo misalnya Aceh sama Sumbar juga dibolehkan meski disana gak ada budaya minum miras, bolehlah ente caci maki,” tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur perizinan investasi untuk industri minuman keras atau beralkohol diberikan di empat provinsi. Keempatnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat," tulis lampiran III perpres tersebut.

Ulama Dihina di Rezim Jokowi, Tengku Zul: Zaman Orde Lama Hanya PKI dan Anteknya yang Berani
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait