Jitunews.Com
18 Oktober 2020 03:45 WIB

UU KPK Diduga Satu Paket Omnibus Law Cipta Kerja

Agus menyebut proses revisi UU KPK memiliki pola yang sama dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Jitunews/Rezaldy)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo menduga UU KPK yang direvisi pada 2019 satu paket dengan UU Cipta Kerja.

Agus menilai ada sejumlah kejanggalan di masa penyusunan revisi undang-undang tersebut, seperti sulitnya pimpinan KPK menemui Presiden Joko Widodo saat itu. Padahal, menurut Agus, kesempatan bertemu Jokowi untuk berkonsultasi relatif mudah pada hari-hari biasa.

Akan tetapi, pimpinan KPK kala itu seolah tak diberi kesempatan untuk memberikan masukan sang presiden.



UU Ciptaker Ditolak Masyarakat, Moeldoko: Diajak Bahagia kok Susah Amat!

"Biasanya kalau ada sesuatu masalah, kalau kita mau konsultasi dengan Pak Jokowi pada waktu itu relatif teman-teman ini mudah. Tapi pada waktu penyusunan UU KPK itu sama sekali kemudian kesempatan itu enggak ada," ujar Agus dalam diskusi yang disiarkan secara daring, Sabtu (17/10).

"Kelihatannya pada waktu itu kita betul-betul terbentur, seperti kita tidak memang dianggap untuk memberi kontribusi pada waktu penyusunan itu," tambahnya.

Selain itu, Agus menyebut proses revisi UU KPK memiliki pola yang sama dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dia menjelaskan, beberapa RUU yang disahkan oleh DPR dalam satu tahun terakhir seolah satu paket UU yang sengaja direncanakan.

"Oleh karena itu, saya kok kalau melihat, ini kelihatannya sudah satu paket. UU KPK, undang-undang yang lain kemudian termasuk Omnibus Law ini, mungkin kita perlu memikirkan memang, jadi gerakan anti-korupsi kita ke depan itu seperti apa," ujarnya.

Aktivis KAMI Diborgol dan Dipertontonkan ke Publik, Kenapa Djoko Tjandra Tidak?
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita