Jitunews.Com
11 Oktober 2020 11:35 WIB

Biar Tak Salah Paham, PKS Minta Pemerintah Buka Akses Draf Final UU Ciptaker

Anggota DPR Fraksi PKS mengirimkan surat resmi untuk meminta draft UU tersebut.

(setpress.setneg.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah di sidang paripurna pada Senin (5/10) lalu, menuai kritik dari sejumlah pihak. Terlebih hingga saat ini draf final UU Sapu Jagat itu belum dapat diakses publik.

Menanggapi kondisi ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintahan Joko Widodo membuka akses terhadap draf final UU Ciptaker tersebut demi meminimalisir kesalahpahaman.

"Draft final UU Ciptaker yang disahkan di paripurna lalu belum juga dapat diakses publik termasuk anggota dewan. Oleh sebab itu @FPKSDPRRI mengirimkan surat resmi untuk meminta draft UU tersebut," cuit akun @PKSejahtera di Twitter, Sabtu (10/10).



Jokowi Diminta Mundur, KSP Gertak PA 212: Harus Realistis!

Sebelumnya, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan pihaknya belum mendapat draft final UU Ciptaker.

"Sampai hari kemarin, saya secara pribadi maupun fraksi secara tertulis meminta untuk draf yang sudah ditandatangani yang kemudian diketok di paripurna sehingga menjadi undang-undang. Itu mana barangnya? Sampai hari ini kami belum mendapatkannya," tutur Bukhori.

PMKRI Jakarta Pusat Tolak Hasil Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita