Jitunews.Com
11 Oktober 2020 04:10 WIB

PMKRI Jakarta Pusat Tolak Hasil Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

Omnibus Law membentangkan karpet merah untuk para investor dengan mengorbankan manusia dan lingkungan hidup Indonesia.

Tolak Omnibus Law (Ist)

Omnibus Law Cipta Kerja merupakan produk hukum yang lahir dari keinginan menggenjot perekonomian dalam negeri dengan membuka keran investasi seluas-luasnya. Akibat dari semangat ini, maka semua akses dibuka. Karpet merah dibentangkan untuk para investor dengan mengorbankan manusia-manusia Indonesia dan lingkungan hidup Indonesia. Bagi penguasa, ini adalah solusi tercepat dan terbaik untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Omnibus Law Cipta Kerja yang pertama kali dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam pidato Pertamanya saat dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada Sidang Paripurna MPR-RI Oktober 2019 lalu memuat sebanyak 15 bab aturan, terbagi ke dalam

186 pasal dengan total keseluruhan pasal yang diganti adalah sebanyak 1.203 pasal dari 73 Undang-undang terkait. Ini adalah pekerjaan besar yang memang cukup rumit dan menyulitkan, karena selain konsep omnibus law ini sendiri merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia, juga terlebih karena banyak hal yang perlu dipelajari secara saksama dengan jernih untuk bisa menemukan inti permasalahan perekonomian kita sebelum akhirnya merumuskan formula yang tepat agar bangsa ini bisa bergerak menuju perubahan.



Kecam UU Ciptaker, Amien Rais Harap Rezim Jokowi Tak Seburuk-buruknya Makhluk Melata

Soal kedua ini yang menjadi sorotan tajam, karena Omnibus Law Cipta Kerja yang membuat banyak aturan penting tentang investasi dipaksakan dibuat dalam waktu yang sedemikian singkat (Target Presiden sendiri adalah 100 hari Kerja).

Sejak awal pembahasan di DPR, Omnibus Law Cipta Kerja mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Bagi PMKRI Cabang Jakarta Pusat, penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini dibagi dalam dua pokok permasalahan, diantaranya:

I. Aspek Hukum

1. Penerapan Omnibus Law tidak pas dalam sistem hukum Indonesia

Menerapkan Omnibus Law di Indonesia merupakan sesuatu yang keliru. Bila kita menelaah lebih jauh, Omnibus Law merupakan sesuatu yang jarang ditemukan di negara-negara yang menganut civil law system -sistem hukum warisan negara-negara Eropa Continental.

Negara dengan sistem hukum ini mengenal adanya kodifikasi hukum dan mengharuskan setiap aturan dibuat sedetail mungkin dan tidak bisa disederhakan. Ini akan berkaitan dengan Asas Legalitas (Anselm Von Feuerbach): “Nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali” yang dalam sistem hukum pidana kita diterjemahkan dalam Pasal ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada.”

Konsekuensi dari penerapan asas ini adalah bahwa setiap aturan yang dalam di dalam negara ini harus dibuat sedetail mungkin dan mencakup semua hal di semua sendi kehidupan masyarakat, tidak boleh ada yang tidak ditulis, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum. Penyederhanaan aturan justru akan banyak melewatkan hal kecil yang kemudian bisa menjadi ruang bagi tindak kejahatan (the devil is in the details).

Oleh karena alasan di atas, Konsep Omnibus Law sendiri jarang diterapkan di negara dengan sistem hukum Eropa Continental. Sebaliknya, konsep ini dipakai di hampir semua negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (Common Law system) karena cocok dan sesuai dengan karakteristik hukum sistem Anglo Saxon.

Jikapun dirasa perlu untuk menerapkan Omnibus Law, negara dengan sistem hukum eropa continental perlu hati-hati dan cermat dalam membuatnya, agar tidak menyalahi prosedur yang berlaku.

Sebagai contoh, Belanda sebagai negara yang membawa sistem hukum Eropa Continental ke Indonesia butuh waktu 5 tahun untuk menerapkan Omnibus Law pertamanya. Mereka sangat berhati-hati menerapkan aturan ini, mulai dari proses penyusunan yang melibatkan semua pihak, sampai kepada penerapanya yang diberlakukan setelah semua aturan turunan dan revisi aturan sebelumnya diselesaikan. Cilakanya, hal ini tidak dilakukan di Indonesia. Lagi-lagi, kejar target, grasa-grusu, percepat proses, abai aturan main.

2. Potensi ketimpangan kaidah hukum Indonesia

Hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi dilema baru dalam diskursus hukum di negara ini. Sebagai negara yang menerapkan Civil Law System, Indonesia menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan (Stufenbau Theory – Hans Kelsen) seperti yang terdapat dalam UU No, 12 Tahun 2011, yang mengharuskan setiap aturan yang dibuat ditempatkan sesuai tempatnya dan aturan dibawahnya harus selalu berpedoman atau tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja dalam sistem hukum kita menimbulkan tanda Tanya baru:

Dimana posisi Omnibus Law Ciptaker dalam hierarki perundang- undangan kita? Jika posisinya adalah setara dengan Undang-Undang, maka apakah Omnibus Law Ciptaker ini adalah adalah UU Payung atau UU yang berdiri sejajar (setidaknya) dengan 73 Undang-Undang terkait yang beberapa pasal di dalamnya diubah melalui Omnibus Law Cipta Kerja ini?

Jika Omnibus Law Cipta Kerja adalah UU Payung, maka ini jelas bertentangan dengan hierarki perundang-undangan kita. Mau ditempatkan dimana? Kita tidak mengenal UU Payung. Jika berdiri sejajar, maka

pertanyaannya adalah bagaimana mengatur agar tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya?

Pertanyaan lain yang masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya adalah Omnibus Law Cipta Kerja adalah Undang-Undang Baru ataukah Revisi Undang- Undang? Jawaban atas pertanyaan ini justru akan makin membingungkan. Misalnya, Jika ini adalah Undang-Undang Baru, maka bagaimana hubungannya dengan 73 UU yang pasalnya diganti? Bagaimana menjamin bahwa tidak akan ada potensi tumpang tindih aturan? Jika ini adalah revisi Undang-Undang, apakah ini sudah tepat dalam prosesnya?

3. Proses Pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Omnibus Law Cipta Kerja bagi kami adalah agenda gelap penguasa. Aturan besar dan rumit ini dilaksakan dalam diam, tanpa ada partisipasi publik. Ini bisa dilihat dari tidak dilibatkannya berbagai elemen, terutama mereka yang terdampak dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini juga diperburuk dengan tidak didengarnya suara-suara elemen masyarakat yang menolak, yang akhirnya berujung pada pengesahan yang dikebut, dilaksanakan dalam diam dan tiba-tiba.

Tidak salah jika pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja malah menimbulkan kegaduhan dan mendapat reaksi keras dari semua kelompok masyarakat.

Proses penyusunan sampai pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada akhirnya menampilkan secara gamblang wajah gelap kekuasaan yang rakus dan melupakan tugas utamanya yaitu sebagai administrator, pelayan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ini juga pada akhirnya bisa menjadi preseden buruk ke depan.

II. ISI

Sejak awal aturan anyar ini dibuat, PMKRI Cabang Jakarta Pusat sudah melakukan gerakan perlawanan. Harus diakui, banyak hasil yang didapat dari perlawanan berbagai elemen yang dilakukan sejak Februari 2020. Itu terlihat dari banyak pasal yang sudah mulai mengakomodir suara-suara perlawanan, terutama di sektor ketenagakerjaan.

Meskipun demikian, setelah draft final Omnibus Law Cipta Kerja ini keluar, masih didapat banyak sekali poin yang bertentangan dengan semangat menciptakan keadilan sosial, semangat menjaga kesucian nilai kemanusiaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Setelah dianalisis lebih jauh, PMKRI Cabang Jakarta Pusat akhirnya menemukan beberapa isi Omnibus Law CK yang cukup mengkhawatirkan, diantaranya:

1. Sentralisasi Kekuasaan kepada Pemerintah Pusat

Semangat utama dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah menjadikan Presiden (Pemerintah Pusat) sebagai sentral komando, pemilik kebenaran tunggal yang harus didengar. Hal ini berpotensi menghilangkan prinsip-prinsip Otonomi daerah seperti yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tidak heran jika Omnibus Law Cipta Kerja mendapat kritik tajam dari Dewan Perwakilan Daerah maupun Pemerintah Daerah.

Beberapa pasal yang mendapat sorotan adalah :

  • BAB XI Pasal 174 yang berbunyi : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.” Bagi kami, pasal ini seperti ingin menegaskan klaim kepemilikan tunggal atas setiap perubahan di daerah. Bahwa ruang kreatifitas pemerintah daerah untuk leluasa mengelola, memanfaatkan potensi daerahnya terbelenggu karena “harus” dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.
  • Pasal 22 Hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dan izin lingkungan.
  • Pasal 40 Hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi.
  • Pasal 42 Dipangkasnya kewenangan ketenagalistrikan.
  • Pasal 150 Hilangnya kewenangan memberikan persetujuan pembentukan kawasan ekonomi khusus.

2. Sektor Ketenagakerjaan (BAB IV)

Masalah paling besar dalam BAB IV (Ketenagakerjaan) ini adalah terlalu banyak aturan yang tidak dibuat dengan jelas di dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini. Banyak aturan penting yang seharusnya ditempatkan di dalam Undang-Undang malah dialihkan ke aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, atau diserahkan ke dalam perjanjian kerja.

Hal ini bagi kami adalah bentuk langkah “cari aman” demi menghindari kritik berkepanjangan dari elemen buruh dan mahasiswa agar agenda gelap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja bisa segera dilaksanakan. Ini juga bisa sebagai upaya pelemahan posisi buruh di dalam hubungan industrial, yang pada akhirnya akan menyebabkan kondisi pekerja Indonesia semakin sengsara.

Beberapa hal penting yang dihindari pembahasannya di dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah seperti :

  • Jenis, sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur melalui Peraturan Pemerintah (Perubahan Pasal 59 ayat (4) UU 13/2003). Ketentuan ini bisa membuat nasib pekerja bisa terombang ambing tanpa batas masa kontrak. Bisa jadi, kontrak seumur hidup.
  • Tentang Pengupahan (Pasal 88 diganti). Faktor upah yang seharusnya diatur secara detail di UU, malah digantung, diturunkan ke aturan yang ada di bawahnya (Peraturan Pemerintah). Pasal 88 ayat (4) : ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah.
  • Tentang detail pesangon, yang sebelumnya ditulis secara jelas dan rinci dari pasal 161 hingga 172 (UU 13/2003) juga dihapus. Ketentuan ini diturunkan levenya ke Peraturan Pemerintah.

Selain itu, Beberapa aturan lain yang menurut kami merugikan pekerja diantaranya :

  • Pekerja yang biasanya mendapat jatah dua hari libur dipangkas menjadi hanya satu hari libur tiap pekan (Pasal 79 ayat (2) huruf (b)). Selain itu, isi Pasal 79 ayat (3,4,5) juga banyak mengalami perubahan dan jelas merugikan tenaga kerja.
  • Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus (Pasal 91).
  • Pekerja/Buruh kehilangan hak untuk mengajukan permohonan PHK beserta sejumlah kewajiban pembayaran pesangon oleh perusahan sebagaimana yang ditentukan dalam UU 13/2003 (Pasal 169 dicabut seluruhnya).
  • Alih daya (Outsourcing) yang dibuka untuk semua jenis pekerjaan. Ini bisa dilihat dari tidak adanya aturan tegas yang membatasi bidang mana yang boleh memerlakukan Outsourcing, mana yang tidak boleh. Padahal di aturan sebelumnya (Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), diatur bahwa bahwa outsourcing hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

3. Lingkungan Hidup

Isu Lingkungan Hidup dalam Omnibus Law Cipta Kerja juga menjadi sangat menarik untuk ditelaah. Omnibus Law Cipta Kerja yang berangkat dari spirit menggenjot Investasi rupanya telah mengorbankan kelestarian alam Indonesia. Hal ini seperti yang bisa ditemukan pada:

  • Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang menyebutkan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dihapus dalam Omnibus Law Cipta Kerja.
  • Hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Omnibus Law Cipta Kerja yang membahas tentang limbah B3.

Kalimat lengkap di aturan sebelumnya berbunyi seperti ini: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dihapusnya frasa ini membuat penindakan terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan menjadi sedikit terhambat, karena proses yang ditempuh akan lebih panjang.

4. Penetrasi Asing

Omnibus Law Cipta Kerja juga tidak bisa memproteksi aset dalam negeri dari penguasaan asing. Aturan ini membuka terlalu luas keran bagi asing untuk menguasai aset-aset dalam negeri.

Beberapa hal yang perlu disoroti adalah:

  • Kepemilikan Rumah Susun/Apartemen bagi orang asing.

Orang asing, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional dalam Omnibus Law Cipta Kerja diperbolehkan memiliki Sertifikat Hak Milik untuk Apartemen/Rumah Susun.

Aturan tentang ini terdapat dalam Pasal 144. Padahal, dalam peraturan tentang rumah susun (UU 20/2011), disebutkan bahwa yang berhak memiliki unit rumah susun/apartemen adalah WNI. Sertifikat hak milik atas unit rumah susun ini dikenal dengan istilah Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS).

  • Potensi penguasaan asing atas industri alutsista dalam negeri

Pasal 11 UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan berbunyi : “Industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah,sementara swasta hanya diizinkan di industri komponen utama atau penunjang industri alat utama.” Aturan ini diubah menjadi aturan yang memperbolehkan swasta terlibat dalam industri alutsista. (Pasal 74 OL Cipta Kerja).

Selain itu, Pasal 52 UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan berbunyi: “Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan BUMN, paling rendah 51 persen modalnya dimiliki oleh negara.” Ketentuan ini kemudian diubah menjadi bisa dimiliki penuh oleh swasta (Pasal 74 OL Cipta Kerja).

Beberapa permasalahan yang dipaparkan di atas tentu saja hanya sedikit yang bisa dipaparkan dari segunung permasalahan yang ada di dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Temuan isu lain dalam Omnibus Law Cipta Kerja akan dikaji dan disampaikan dalam pernyataan sikap berikutnya.

Hal lain yang menambah kecurigaan kita akan adanya agenda gelap kepentingan Penguasa dan Oligarki dari Omnibus Law Cipta Kerja ini semakin diperkuat ketika pemerintah terkesan memaksakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini dilakukan secara cepat dan senyap.

Beberapa indikator yang memperkuat pernyataan ini bisa dilihat dengan:

1. Target penyelesaian hanya dalam 100 hari adalah sesuatu yang tidak masuk akal untuk penyusunan aturan sebesar dan serumit ini.

2. Pengerahan Influencer dan artis untuk kampanye mendukung omnibus law cipta kerja dengan maksud mempengaruhi opini publik, memecah konsentrasi publik, meredam kritik dan menciptakan kebenaran tunggal dari sudut pandang penguasa.

3. Pengerahan Buzzer untuk mendominasi wacana media sosial.

4. Pemanfaatan institusi negara seperti Polri untuk membantu melancarkan agenda pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja seperti yang tertuang dalam Surat Telegram No. STR/645/X/PAM.3.2./2020 terutama pada poin 5 dan 6 yang mencederai demokrasi dan merusak citra Polri yang seharusnya berada posisi netral dan tidak terpengaruh dengan semua agenda politik di negara ini.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka PMKRI Cabang Jakarta Pusat dengan tegas menyatakan sikap:

1. Menolak Konsep dan Hasil Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Seluruhnya.

2. Meminta Presiden Joko Widodo untuk TIDAK MENANDATANGANI Undang- Undang bermasalah ini atau mengeluarkan PERPPU Cabut Omnibus Law Cipta Kerja.

3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap aktif menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja dengan caranya masing-masing, sampai semua tuntutan ini dipenuhi.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pro Ecclesia Et Patria…!!!

Penulis: Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Darius Prawiro Deusritus

Said Aqil Didatangi Menaker Soal UU Ciptaker, Begini Sikap PBNU
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita