Jitunews.Com
29 September 2020 20:02 WIB

Pembubaran Acara KAMI di Surabaya, Sigma: Komnas HAM Harus Turun

Menurutnya KOMNAS HAM tidak boleh menutup mata terhadap kejadian tersebut, pasalnya aksi itu dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

acara KAMI di Surabaya dibubarkan (detik.com)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai pembubaran kegiatan KAMI di Surabaya merupakan tindakan yang tidak demokratis.

Menurutnya KOMNAS HAM tidak boleh menutup mata terhadap kejadian tersebut, pasalnya aksi itu dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

“Aksi blokade, ‘sweeping’, dan pengusiran oleh kelompok massa yang diikuti tindakan pembubaran oleh aparat telah mengoyak tiga pondasi hak-hak sipil dan politik warga negara yaitu ‘freedom of association atau hak dan kebebasan berserikat, ‘freedom of assembly’ (hak untuk berkumpul) dan ‘freedom of expression’ (hak serta kebebasan untuk menyatakan pendapat),” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/9/2020).



Sindir Denny Siregar, Tengku Zul: Pernah Jadi Apa Selain Jadi Buzzer?

Menurutnya dalam sebuah negara demokratis, hak-hak itu seharusnya diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara dan bukan justru sebaliknya.

“Apa artinya 75 tahun kita merdeka jika prinsip-prinsip kebebasan itu tidak dapat diaktualisasikan oleh warga negara? ‘there is no independence without freedom” tuturnya.

Dalam hal ini, Said mengatakan bahwa gerakan KAMI merupakan gerakan yang ingin mengupayakan pembebasan sistem kenegaraan dari kungkungan struktur pemerintahan yang tidak adil.

“Dan salah satu fungsi dari konstitusi adalah membebaskan negeri ini dari struktur ketidakadilan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka konstitusi kita disebut sebagai ‘liberating constitution,” tuturnya.

Said menambahkan kalaulah benar KAMI itu kelompok barisan sakit hati, mereka memiliki agenda politik untuk men-downgrade pemerintahan dan sebagainya.

“Apakah dengan sendirinya mereka kehilangan hak asasi untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya di negeri ini? Kan semestinya tidak demikian,” tuturnya.

Said menegaskan bahwa konsitusi telah mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Dalam konteks itu, perbedaan pandangan politik tidak boleh dijadikan sebagai alasan oleh kelompok yang tidak setuju pada gerakan KAMI untuk melakukan aksi pengadangan, blokade, pembubaran, atau pengusiran,” sesalnya.

Menurutnya apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pemikiran KAMI, maka kelompok masyarakat itu boleh saja menyuarakan penolakan lewat berbagai cara. Melalui aksi demonstrasi pun boleh.

“Tetapi tidak semestinya diikuti dengan aksi persekusi,” kata dia.

Said menambahkan dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan meyakini pilihan politiknya. Setiap orang juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya.

Sementara dalam UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga ditegaskan bahwa hak untuk berkumpul secara damai tidak boleh dibatasi kecuali untuk enam alasan.

Pertama, alasan keamanan nasional. Kedua, alasan keselamatan publik. Ketiga, alasan ketertiban umum. Keempat, alasan moral. Kelima, untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.

“Unsur-unsur tersebut jelas tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dimajukan sebagai alasan untuk membubarkan kegiatan KAMI,” kata Said.

“Adapun terhadap alasan yang keenam, yakni terkait dengan perlindungan kesehatan, kita bisa berdebat panjang soal ini. Sebab, dari video aksi pembubaran dapat dilihat bahwa para peserta kegiatan KAMI duduk dengan posisi menjaga jarak dan menggunakan masker. Jumlahnya pun terbatas,” imbuhnya.

Menurut Said, kalaupun alasan kesehatan dijadikan sebagai dasar pembubaran, bagaimana dengan kegiatan lain yang justru diperbolehkan seperti Konser dangdut yang diadakan di Tegal beberapa waktu lalu.

“Lalu ada lagi Pilkada, misalnya. Disana ada kegiatan kampanye yang tetap memperbolehkan adanya kegiatan pertemuan. Belum lagi pada saat pemungutan suara masyarakat yang berkumpul jumlahnya akan lebih banyak lagi,” kata Said.

“Karena adanya perbedaan perlakuan itulah saya mendorong KOMNAS HAM untuk turun tangan atas kasus kegiatan KAMI di Surabaya,” pungkasnya.

Acara Dibubarkan, KAMI Kehilangan Hak Asasi Berpendapat?
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita