Jitunews.Com
29 September 2020 19:11 WIB

Acara Dibubarkan, KAMI Kehilangan Hak Asasi Berpendapat?

Terlepas dari anggapan barisan sakit hati, Said menilai KAMI berhak menyampaikan pendapat.

Gatot Nurmantyo. (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pembubaran acara KAMI di Surabaya berbuntut panjang. Aksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan sekelompok orang itu dinilai melanggar Undang-Undang.

Oleh karena itu, Pakar Hukum Tata Negara Said Salahuddin mendesak Komnas HAM untuk turun menangani kasus tersebut.

Said mengatakan bahwa setiap orang bebas memilih dan meyakini pilihan politiknya, sebagaimana diatur dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Tak Terima Hanya Acaranya yang Dibubarkan, KAMI Akan Tempuh Jalur Hukum

Baginya, gerakan yang dimotori Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin itu merupakan upaya pembebasan sistem kenegaraan dari struktur pemerintahan yang tidak adil.

“Dan salah satu fungsi dari konstitusi adalah membebaskan negeri ini dari struktur ketidakadilan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Said.

Menurut Said, setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat. Begitu pun dengan KAMI, terlepas dari anggapan sebagai barisan sakit hati atau tidak.

“Kalaulah benar KAMI itu kelompok barisan sakit hati, mereka memiliki agenda politik untuk men-downgrade pemerintahan, dan sebagainya, apakah dengan sendirinya mereka kehilangan hak asasi untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya di negeri ini? Kan semestinya tidak demikian,” tegasnya.

Sindir Denny Siregar, Tengku Zul: Pernah Jadi Apa Selain Jadi Buzzer?
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita