Jitunews.Com
15 Juli 2020 18:19 WIB

Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh, PKS: Harus Ada Perbaruan Regulasi

Sanksi yang diberikan juga tidak main-main. Bila ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka sanksi penutupan sudah mengancam.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meninjau ulang semua regulasi terkait pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang malah berpotensi mengancam kampus bila dilakukan.

“Salah satunya adalah Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018 yang bisa berdampak pada pencabutan izin kampus bila melanggar ketentuan PJJ,” ujarnya di DPR, Rabu (15/7/2020).

Dalam kondisi pandemi Covid-19, hampir seluruh kampus di tanah air melakukan pembelajaran



DPR Minta Siapkan Opsi Lain Bagi Peserta UTBK

Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan melalui berbagai platform daring dalam kondisi pandemi Covid-19 ternyata dianggap melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset & Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

Dalam pasal 53 ayat (1) b di Permenristekdikt 51/2018, setiap kampus yang menyelenggarakan PJJ harus berakreditasi A.

“Padahal selama pandemi, semua jenis kampus mau tidak mau PJJ,” tuturnya.

Sanksi yang diberikan juga tidak main-main. Bila ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka sanksi penutupan sudah mengancam.
Karena itu, Fikri meminta Kemendikbud untuk melakukan tinjauan ulang atas semua regulasi terkait yang bisa menghambat pelaksanaan PJJ.

“Kami mendesak Kemendikbud RI untuk menyelaraskan regulasi tentang pelaksanaan PJJ antara Undang-Undang dengan aturan di bawahnya agar PJJ sebagai bagian dari sisdiknas dan metode pembelajaran di masa pandemi dan setelahnya tidak menjadi kendala,” pinta dia.

Lagipula, Fikri menambahkan, konsideran aturan Permenristek-dikti sudah tidak relevan dengan subjek yang mengatur.

“Sebelumnya Lembaga yang mengatur adalah Kementerian Ristek-Dikti, sekarang kan sudah bergabung di bawah Kemendikbud kembali dalam dirjen Pendidikan Tinggi, aturan yang seharusnya adalah Permendikbud,” pungkasnya.

Ubah Kurikulum untuk Pembelajaran Jarak Jauh, Nadiem: Kesempatan bagi Siswa yang Tertinggal
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita