Jitunews.Com
15 Juli 2020 17:15 WIB

Menko PMK Apresiasi Keterlibatan BPJS-K dalam Penanganan Covid-19

Menurut Muhadjir, BPJS-K telah menjalankan tugasnya dengan baik

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menghadiri syukuran 52 tahun BPJS-K di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/7). (Kemenko PMK)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) dalam penanganan Covid-19, terutama keterlibatan BPJS-K dalam memverifikasi klaim rumah sakit (RS) yang mendapatkan pergantian biaya dalam pelayanan pasien Covid-19.

Menurut Muhadjir, BPJS-K telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, Muhadjir meminta agar prosedur verifikasi klaim ini bisa dipercepat, agar pencairan insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 bisa disegerakan pula.

"Saya minta ini (verifikasi klaim RS) untuk dipercepat. Karena banyak sekali tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat," ucap Muhadjir usai menghadiri syukuran 52 tahun BPJS-K di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).



Serahkan Bantuan Penanganan Covid-19, Dirut bank bjb: Kita Harus Berbagi Tugas

Dia mengungkapkan, pemerintah berfokus untuk melindungi tiga kelompok masyarakat dari Covid-19. Pertama yaitu nakes. Kedua, mereka yang memiliki penyakit penyerta (komorbid), dan ketiga yaitu kaum lansia dan memiliki penyakit bawaan.

Muhadjir mengatakan, pemerintah memberikan perhatian sangat serius untuk melindungi nakes, dan meminta seluruh tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, pembantu medis, maupun laboran terus mengutamakan keamanan dan keselamatan dengan mematuhi protokol Kesehatan, termasuk penggunaan alat pelindung diri.

"Kalau melawan covid ini adalah perang, itu tenaga kesehatan adalah 'the queen of the battle'. Jadi yang pertama yang harus dilindungi," cetusnya.

Tiga kelompok tersebut menurutnya adalah yang harus dilindungi dan dijauhkan dari ancaman Covid-19. Untuk itu, pemerintah juga akan memperkuat aturan protokol kesehatan dengan menerapkan sanksi yang tegas.

"Bapak Presiden akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang memerintahkan aparat di daerah agar seluruh pemda di indonesia untuk menindak tegas dengan pengenaan sanksi bagi mereka yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan," kata dia.

Data BPJS-K untuk Minimalisir Covid-19

Dalam kunjungannya ke kantor BPJS-K, Muhadjir juga menyempatkan untuk meninjau fasilitas command center dan pusat informasi pelayanan BPJS-K. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat baik dalam menghimpun data dan informasi peserta BPJS-K dan terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Saya nilai sudah sangat bagus. Sudah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sehingga ada pertukaran informasi antar kementerian dan lembaga. Sehingga pelayanan BPJS bisa lebih cepat, dan tepat sasaran," katanya.

Selain itu, menurut dia, BPJS-K telah memiliki data jaminan kesehatan nasional (JKN) yang lengkap termasuk data penyakit penyerta secara lengkap sesuai nama dan alamat di seluruh Indonesia. Data BPJS-K tersebut dapat digunakan untuk memetakan orang-orang yang rentan tertular Covid-19 di Indonesia. Sehingga memudahkan pencegahan penyebaran Covid-19, dan sebagai pedoman agar bisa meminimalisasi risiko penularan pada kelompok masyarakat yang rentan.

Turut hadir mendampingi Menko PMK dalam acara syukuran 52 tahun BPJS Kesehatan Sesmenko PMK Satya Sananugraha, Deputi 2 Kemenko PMK dan Ketua DJSN Tb. A. Choesni, Deputi 3 Kemenko PMK Agus Suprapto, Dirut BPJS-K Fahmi Idris, serta jajaran direksi BPJS Kesehatan dan dewan pengawas BPJS Kesehatan.

6 Provinsi Tak Ada Tambahan Kasus, Pasien Sembuh Terus Meningkat
Halaman:
  • Penulis: Aurora Denata

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita