Jitunews.Com
13 Juli 2020 13:18 WIB

Soal Pilpres 2019, Rachmawati Akan Laporkan Pelanggaran KPU ke DKPP

Rachmawati menyayangkan KPU tak menunda Pilpres 2019 saat gugatannya terdaftar di MA.

Rachmawati Soekarnoutri. (Jitunews/Latiko A.D)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Rachmawati Soekarnoputri menyesalkan sikap KPU yang tidak memberhentikan sementara proses tahapan Pilpres ketika gugatannya terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 terdaftar di Mahkamah Agung (MA).

"Saya menyoroti institusi KPU terkait permohonan kami ke MA, seharusnya pihak KPU menunda proses tahapan Pilpres ketika permohonan uji materil kami telah teregister oleh MA pada tanggal 14 Mei 2019," kata Rachmawati dalam video yang diterima, Senin (13/7).

"Bunyi amar putusan MA menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Penetapan Paslon Terpilih, Penetapan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjutnya.



DPR Tunjuk I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Jadi Komisioner KPU yang Baru

Dia lantas mempersoalkan pembuatan PKPU Pasal 3 Ayat 7 Nomor 5 Tahun 2019. Menurutnya, KPU sebagai institusi tidak menjalankan apa yang tertuang dalam aturan tersebut, untuk menetapkan presiden terpilih.

"Saya Rachmawati Soekarnoputri mempertanyakan maksud pembentukan norma peraturan KPU Pasal 3 Ayat 7 Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini terkait dengan pertanyaan salah satu komisioner KPU yang menyatakan bahwa KPU tidak menggunakan PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 3 Ayat 7 dalam menetapkan presiden terpilih 2019-2024. Sehingga menjadi pertanyaan, untuk apa gunanya pembentukan norma peraturan KPU Pasal 3 Ayat 7 Nomor 5 Tahun 2019 tersebut," jelas dia.

Lebih lanjut, Rachmawati mengaku akan melaporkan tindakan pelanggaran KPU ke DKPP atas putusan MA.

"Selama proses pemilu tergambar, tentu saja dalam putusan MA tersebut. Oleh karenanya saya berpandangan terbuka opsi mengajukan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pakar hukum tata negara memastikan putusan MA terhadap gugatan Rachmawati Soekarnoputri sama sekali tidak berimbas pada hasil Pilpres 2019.

Berkaca dari Tahun Lalu, PKS Usulkan Jaminan Sosial bagi Petugas KPPS hingga KPU
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita