Jitunews.Com
9 Juli 2020 19:31 WIB

PKS Desak Presiden dan DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas untuk Hentikan Kegaduhan Politik

Sebagaimana aspirasi banyak pihak, untuk hentikan kegaduhan politik ditengah semakin mengkhawatirkannya pandemi covid-19 di Indonesia.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (mpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM-Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Sebagaimana aspirasi banyak pihak, untuk hentikan kegaduhan politik ditengah semakin mengkhawatirkannya pandemi covid-19 di Indonesia. Bahkan sejak beberapa hari terakhir Indonesia sudah menjadi Negara dengan jumlah korban terbanyak se ASEAN, dan Jurubicara Negara untuk penanganan covid-19 sudah umumkan bahwa prosentase kematian akibat covid-19 di Indonesia adalah yang tertinggi sedunia,”

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa dalam kondisi seperti itu, RUU HIP telah hadirkan polemik dan aksi unjuk rasa dimana-mana membuat kegaduhan di masyarakat Indonesia yang lagi terkena darurat kesehatan akibat pandemi covid-19 karena banyak sekali konten mendasar yang kontroversial yang dinilai publik sebagai mendowngrade Pancasila sebagai dasar negara, mengaburkan Pancasila yang disepakati oleh PPKI dan termaktub dalam Pembukaan UUD 45 dg memunculkan Trisila dan Ekasila, serta mengaburkan sila KeTuhanan YME menjadi Ketuhanan saja atau Ketuhanan yang berkebudayaan.



Hasto Kristiyanto: Kebenaran Sejarah Ditunggangi Politik

Selain tidak diterimanya usulan FPKS dan benerapa Fraksi lainnya untuk memasukkan TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam konsideran hal ini mengingat sampai RUU itu dibawa ke Rapat Paripurna DPR dengan mengabaikan FPKS dan FPD yang tidak ikut menandatangani pengusulan RUU tsb ke Rapat Paripurna DPR.

“Memang akhirnya PDIP setuju unt menghapus ketentuan soal Trisila dan Ekasila, dan memasukkan TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam RUU HIP. Tetapi kesadaran publik akan masalah2 mendasar yg timbul akibat RUUHIP sudah sangat meluas, termasuk pihak-pihak yang menuntut agar RUU HIP ini dihentikan atau ditolak bahkan dicabut dari Prolegnas, juga semakin beragam, bukan hanya dari Kelompok Agama Islam saja, bahkan dari Legiun Veteran dan Pemuda Pancasila serta Forum Guru Besar UPI,” ujar HNW di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Tak hanya itu, banyak pihak seperti pimpinan MPR, pimpinan DPD dan sebagian fraksi di DPR, Menkopolhukam, maupun ormas lintas agama (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmabudhi, PHDI, Matakin) MUI,FPI, PP (Pemuda Pancasila) Legiun Veteran RI, Asosiasi Dosen se Indonesia, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, GP Anshor dan ICMI juga sepakat agar RUU HIP ini dihentikan pembahasannya.

Politisi PKS ini menambahkan dalam rapat kerja di Baleg bersama Pemerintah dan DPD, anggota baleg dari FPKS juga sudah sampaikan lagi agar sebagai pihak yang usulkan (sekalipun tidak bulat) agar Baleg/DPR menarik usulannya ke Pemerintah dan menyepakati bersama Pemerintah dan DPD untuk menarik RUU HIP.

“Karenanya apalagi yang ditunggu pimpinan DPR untuk melaksanakan komitmen menghentikan RUU HIP sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR,Aziz Syamsudin kepada delegasi Pengunjuk Rasa Atau Presiden segera menyampaikan sikap resmi Pemerintah unt tidak membahas/tidak menyetujui RUU yg kontroversial dan mendapatkan penolakan dari masyarakat luas itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, HNW juga mengapresiasi adanya perubahan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pergantian Wakil Ketua Baleg yang memimpin pembahasan RUU HIP itu di Baleg sebelumnya.

“Ini langkah yang positif yg signalnya bisa ditangkap olh masyarakat, bahwa akan ada perubahan kebijakan terkait RUU HIP dg tidak dilanjutkan lagi pembahasannya. Sekalipun yg diperlukan publik adalah adalah sikap resmi fraksi2 dan DPR yang tegas sepakat menghentikan atau mencabut RUU HIP ini dari Prolegnas, agar masyarakat semakin yakin dan tenteram, dan tidak curiga&gaduh lagi. Agar mrk juga bisa selamat dari covid-19, dan bisa diajak bersama-sama atasi covid-19,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat penghentian dan pencabutan RUU HIP dari Prolegnas dapat mengakhiri saling curiga, saling tuduh atau fitnah terkait RUU ini.

“Misalnya, banyak yang melakukan disinformasi terhadap sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) karena menolak dan tidak mengikuti tanda tangan pengusulan RUU HIP tersebut ke Rapat Paripurna DPR. Malah ada yang palsukan tanda tangan Anggota DPR dari FPKS. Alhamdulillah ini sudah diklarafisikasi, semoga dapat mencerahkan masyarakat terkait sikap FPKS yang tegas menolak dan menghentikan RUU HIP itu,” jelasnya.

“Polemik, saling curiga, dan demo-demo tersebut akan berakhir apabila RUU HIP ini dicabut dari Prolegnas. Jadi dengan itu maka Negara bisa menenteramkan Rakyat, agar semuanya bisa berkontribusi dan kembali fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan karena Indonesia sudah menjadi Negara dengan jumlah korban tertinggi se ASEAN, bahkan prosentase rata-rata korban meninggal yang tertinggi se Dunia,” tukasnya.

Sebut Pencopotan Rieke Hanya Alibi PDIP, Pigai: Tak Ada Gunanya Korbankan Kader Tanpa Copot Visi-Misi
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita